PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalteng, Asdy Narang meminta pemerintah daerah untuk memberikan perhatian yang lebih kepada para petugas pemadam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Mereka ini berjibaku memadamkan api dengan resiko yang tinggi.
Asdy mengatakan, petugas pemadam kebakaran (damkar) menjadi pihak yang paling berisiko ketika karhutla terjadi. Mereka harus bekerja di tengah kobaran api, asap tebal, serta kondisi lapangan yang tidak selalu mudah dijangkau.
“Kita dengar juga bahwa ada yang meninggal dan ada yang sakit dari petugas-petugas damkar. Nah, itu pemerintah daerah atau pemerintah provinsi harus menindaklanjuti,” tegasnya, Minggu (30/8).
Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Petugas yang dikerahkan untuk menangani karhutla membutuhkan perlindungan dan perhatian pemerintah, mengingat mereka bekerja dalam situasi yang berisiko terhadap keselamatan maupun kesehatan.
Asdy menegaskan, keberadaan petugas di garis depan sangat menentukan dalam upaya mengendalikan kebakaran. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebutuhan mereka, baik dari sisi perlengkapan maupun dukungan selama menjalankan tugas, benar-benar terpenuhi.
“Mereka yang di depan. Nah, ini harus kita perhatikan. Pemerintah daerah harus cepat menangani ini. Memenuhi kebutuhan perlengkapan, termasuk kebutuhan di rumah. Karena mereka ini setiap hari selalu di lapangan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan ketika titik api sudah membesar. Upaya pencegahan dan respons cepat perlu diperkuat agar kebakaran tidak semakin meluas dan dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan.
Kondisi karhutla yang meluas juga berpotensi memperburuk kabut asap dan mengganggu aktivitas masyarakat. “Saya berharap koordinasi antarpihak bisa diperkuat lagi sehingga setiap laporan kebakaran dapat segera ditindaklanjuti, terutama di wilayah yang sulit dijangkau,“ ungkap Asdy.
Selain kesiapan petugas, Asdy meminta pemerintah memastikan dukungan pembiayaan penanganan karhutla berjalan sesuai kebutuhan. Ia menilai anggaran sekitar Rp70 miliar yang telah disiapkan harus jelas realisasinya dan dapat digunakan secara optimal untuk memperkuat penanganan di lapangan.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan petugas sekaligus memastikan seluruh sumber daya yang tersedia dimanfaatkan untuk mengendalikan karhutla.(sep/*)
