PALANGKA RAYA – Kabut asap yang menyelimuti Kota Palangka Raya mulai menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kehidupan masyarakat.
Selain mengganggu kesehatan dan aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut juga berpotensi menekan pendapatan warga serta pelaku usaha.
Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Sumadi minta pemerintah daerah menyiapkan kebijakan yang dapat membantu masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut dia, semakin tebalnya kabut asap membuat sebagian masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Kondisi tersebut secara tidak langsung dapat memengaruhi aktivitas perdagangan dan usaha yang mengandalkan mobilitas serta kunjungan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu melihat kondisi ekonomi masyarakat yang terdampak kabut asap. Jangan hanya persoalan kesehatan yang menjadi perhatian, tetapi juga bagaimana masyarakat dan pelaku usaha tetap bisa bertahan,” ujar Sumadi, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai, pelaku usaha kecil dan masyarakat yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas harian menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian. Penurunan aktivitas masyarakat dapat berpengaruh langsung terhadap pendapatan mereka.
Sumadi mendorong pemerintah melakukan pendataan terhadap sektor usaha dan kelompok masyarakat yang paling terdampak.
Pendataan tersebut dinilai penting agar bantuan maupun kebijakan yang disiapkan pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Kalau kondisi ini berlangsung lama, tentu dampaknya terhadap ekonomi masyarakat semakin besar. Karena itu, perlu ada langkah dan kebijakan pemerintah yang responsif sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Ia berharap penanganan karhutla terus dipercepat sehingga kabut asap dapat segera berakhir.
“Dengan membaiknya kualitas udara, aktivitas masyarakat dan roda perekonomian di Palangka Raya diharapkan kembali berjalan normal,” tandasnya. (ifa)
