PALANGKA RAYA – Perusahaan besar swasta (PBS) yang memanfaatkan jalan umum untuk operasional usaha mendapat sorotan dari DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono meminta agar perusahaan turut bertanggung jawab terhadap kerusakan jalan yang terjadi akibat aktivitas angkutan mereka.
Menurut Purdiono, pemerintah perlu memastikan penggunaan jalan nasional maupun jalan umum oleh perusahaan tidak merugikan masyarakat. “Kalau memang jalan itu dilewati oleh PBS, baik perusahaan sawit maupun tambang, kita berharap ada aturan yang jelas. Jangan sampai mereka menggunakan jalan tersebut, tetapi tidak ikut bertanggung jawab ketika terjadi kerusakan,” ujarnya, Senin(8/6).
Ia mengatakan persoalan jalan rusak tidak hanya berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Yang harus menjadi perhatian masyarakat harus menanggung dampak kerusakan yang dipicu oleh kendaraan dengan muatan melebihi tonase jalan.
Purdiono menilai pemerintah pusat memiliki peran penting dalam menyusun kebijakan yang mengatur penggunaan jalan umum oleh perusahaan. Dengan adanya aturan yang jelas, tanggung jawab terhadap pemeliharaan maupun perbaikan jalan dapat dilakukan secara lebih adil dan terukur.
“Yang dirugikan akhirnya masyarakat umum. Karena itu perlu ada ketegasan. Kalau perusahaan memanfaatkan jalan tersebut untuk kegiatan usahanya, tentu harus ada tanggung jawab yang menyertainya. Jangan sampai masyarakat hanya menerima dampak buruknya saja,” katanya.
Ia juga menyoroti kontribusi daerah yang selama ini dihasilkan dari sektor sumber daya alam. Menurutnya, daerah penghasil semestinya mendapatkan perhatian yang sebanding, terutama dalam hal pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
“Kita mengetahui sumber daya alam dari daerah ini banyak dimanfaatkan dan memberikan pemasukan bagi negara. Jangan sampai sumber daya alam diangkut terus, tetapi ketika jalan rusak dan muncul persoalan sosial, masyarakat daerah yang harus menanggung semuanya,” tegasnya.
Purdiono menambahkan DPRD Kalteng siap menyuarakan persoalan tersebut kepada pemerintah pusat agar ada langkah konkret dalam mengatur penggunaan jalan oleh PBS. Ia berharap ke depan kerusakan jalan tidak lagi menjadi beban masyarakat, melainkan ditangani secara bersama sesuai tanggung jawab masing-masing pihak.(sep/*)
