PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mulai menyiapkan skema penghitungan kerugian ekonomi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui besaran dampak ekonomi yang dirasakan warga sekaligus menjadi bahan evaluasi penanganan bencana ke depan.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, hingga saat ini akumulasi nilai kerugian akibat karhutla masih dalam proses pendataan. Penghitungan akan difokuskan pada kerugian ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat di kota ini.
Menurut Fairid, data kerugian tersebut penting untuk memberikan gambaran mengenai dampak karhutla terhadap kondisi ekonomi warga di Palangka Raya.
Sementara itu, penghitungan kerugian di kawasan hutan maupun taman nasional memerlukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terkait.
“Untuk kerugian masyarakat akan kita hitung, sedangkan untuk kawasan hutan dan taman nasional tentu perlu koordinasi dengan instansi terkait,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Fairid menambahkan, perkembangan dampak ekonomi akibat karhutla juga akan dipantau melalui indikator perekonomian daerah pada kuartal IV 2026, khususnya menjelang Desember.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Palangka Raya masih melakukan penanganan lanjutan terhadap sejumlah titik panas kebakaran hutan dan lahan di wilayah setempat.
Hingga Minggu (1/11/2026), hotspot masih ditemukan di kawasan Kelurahan Marang dan Kelampangan. Kedua lokasi tersebut membutuhkan pembasahan gambut secara berulang untuk mencegah munculnya kembali api.
Pasalnya, karakteristik lahan gambut memungkinkan bara api tetap bertahan di bawah permukaan meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan. “Gambut itu bukan tanah mineral biasa yang disiram langsung padam. Jadi perlu dilakukan pembasahan berulang-ulang,” jelas Fairid.
Pemko Palangka Raya terus mengoptimalkan dukungan peralatan dan anggaran untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan maksimal.
Melalui pendataan kerugian ekonomi dan penanganan lanjutan di wilayah terdampak, pemerintah berharap dampak karhutla terhadap masyarakat dapat terukur dengan lebih jelas.
Data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar dalam mengevaluasi kebijakan serta memperkuat langkah mitigasi karhutla di Kota Palangka Raya. (ifa)
