Menanggapi Usulan Penyaluran Honor Relawan Gunakan Banpres
PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi menanggapi usulan penyaluran honor relawan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menggunakan dana bantuan presiden (Banpres) Rp10 miliar. Bahkan muncul pula saran agar honor relawan dibayarkan setiap minggu.
Hal tersebut mengemuka dalam Musyawarah Terbuka Penggunaan Dana Banpres Penanganan Karhutla Kota Palangka Raya Tahun 2026, Minggu malam (25/10/2026).
Menanggapi hal tersebut, Subandi menjelaskan bahwa anggaran untuk honor relawan telah dibahas bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). “Untuk honor relawan, tadi sudah disampaikan BKAD bahwa anggaran yang ada di sini akan dimasukkan dalam APBD Perubahan melalui pergeseran,” kata Subandi.
Ia menyampaikan bahwa penganggaran honor relawan tersebut telah melalui mekanisme yang dibahas dalam forum. Menurutnya, penambahan honor relawan juga telah dilakukan. “Sudah disahkan. Kita telah menambah honor relawan,” katanya.
Subandi menegaskan bahwa persoalan anggaran honor relawan tersebut kini sudah jelas. “Sekarang sudah clear,” tegasnya.
Pembahasan mengenai honor relawan menjadi salah satu hal yang mengemuka dalam musyawarah terbuka tersebut, termasuk usulan penyaluran melalui dana Banpres dan pembayaran honor secara mingguan.
Dalam kesempatan itu, Subandi merujuk pada penjelasan BKAD mengenai penganggaran melalui APBD Perubahan dengan mekanisme pergeseran anggaran sebagai bagian dari penyelesaian persoalan honor relawan penanganan karhutla di Kota Palangka Raya. (ifa)
