Terus Memperkuat Ketahanan Pangan dan Digitalisasi Keuangan Daerah
KUALA KURUN – Pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Pemkab Gumas mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi serta Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) secara virtual, Kamis (24/9/2026) lalu.
Sekretaris Daerah Gumas Richard FL mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Eigh Manto serta Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Daniel Bellesord.
Sekda Gumas Richard FL mengatakan, forum nasional tersebut menjadi ruang koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi. Terutama melalui peningkatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan.
“Tak hanya soal pangan, pemerintah daerah juga didorong mempercepat digitalisasi transaksi dan pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi dinilai penting mendorong efisiensi, transparansi tata kelola fiskal, sekaligus memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Richard menjelaskan, dalam rakornas tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat menetapkan kebijakan berkaitan tarif kebutuhan maupun layanan publik.
“Setiap kebijakan yang berdampak terhadap harga perlu diperhitungkan matang karena dapat memberikan pengaruh terhadap tingkat inflasi di daerah. Karena itu, pemerintah pusat mendorong koordinasi pengendalian inflasi dilakukan secara berkala dengan melibatkan kepala daerah maupun pejabat yang mewakili,” ungkapnya.
Menurut dia, langkah tersebut dinilai penting agar perkembangan harga, ketersediaan pasokan, serta berbagai kebijakan daerah yang berpotensi memengaruhi inflasi dapat diantisipasi lebih dini.
Secara terpisah Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi menyampaikan, pelaksanaan FEKDI dan IFSE 2026 menjadi momentum penting memberikan pemahaman sekaligus memperkuat sinergi antar-stakeholder di sektor keuangan.
Dia menilai sektor jasa keuangan memiliki posisi strategis sebagai simpul yang menghubungkan berbagai aktivitas ekonomi. Bagi Pemkab Gumas, keikutsertaan dalam rakornas tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan nasional.
“Terutama dalam tiga sektor penting, yakni pengendalian inflasi, penguatan ketahanan pangan, serta percepatan digitalisasi keuangan daerah. Maka perlu koordinasi diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, tetapi juga membuka ruang bagi penguatan ekonomi daerah melalui tata kelola keuangan yang semakin efektif, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tandasnya. (nya/ens)
