PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) mewaspadai tren penurunan harga batu bara di pasar global. Penurunan ini memengaruhi penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH).
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong mengatakan perkembangan sektor pertambangan perlu dicermati karena harga batu bara saat ini menunjukkan kecenderungan menurun. Situasi tersebut dinilai dapat memberikan pengaruh terhadap besaran DBH yang diterima daerah.
“Pertambangan itu kan sudah mulai menurun trennya sekarang. Dengan harganya batu bara yang menurun, menjadi bahan pertimbangan kita untuk menaikkan pendapatan dari sektor yang lain,” katanya, Jumat (21/8).
Menurutnya, DBH memiliki mekanisme tersendiri karena pembagiannya berada dalam kewenangan pemerintah pusat. Pemprov Kalteng kemudian menyalurkan dana tersebut kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan serta potensi yang menjadi dasar pembagian.
Arton menegaskan DPRD tidak dapat mencampuri besaran DBH yang ditetapkan pemerintah pusat. Perencanaan pendapatan daerah harus tetap memperhitungkan kondisi sektor pertambangan dan tidak semata-mata mengandalkan penerimaan dari komoditas tersebut.
“Dari DBH, Kita tidak bisa mencampuri urusan Dana Bagi Hasil yang dibagi oleh pusat ke daerah, daerah lagi yang membagikan ke masing-masing sesuai dengan potensi masing-masing,” ujarnya.
Penurunan tren pertambangan menjadi perhatian karena perubahan harga komoditas dapat berdampak terhadap penerimaan yang bersumber dari bagi hasil sumber daya alam.
Kondisi ini membuat pemerintah daerah perlu memiliki perhitungan yang cermat agar target pendapatan tidak terlalu bergantung pada sektor yang pergerakannya dipengaruhi kondisi pasar.
Arton menyebut sektor pertambangan tetap menjadi salah satu sumber utama yang diperhitungkan dalam skema DBH. “Pertambangan yang pasti, ya, pertambangan. Sementara ini pertambangan itu kan sudah mulai menurun trennya sekarang,” tegasnya.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah daerah memperkuat pemetaan terhadap seluruh sumber pendapatan yang dapat dioptimalkan. Langkah tersebut penting untuk menjaga ruang fiskal daerah sekaligus mengantisipasi apabila penerimaan dari sektor pertambangan mengalami penurunan lebih lanjut.(sep/*)
