PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi Kalteng menyepakati KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp5,736 triliun.
Kesepakatan tersebut ditetapkan melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Selasa (18/8).
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan intensif antara legislatif dan eksekutif. DPRD melakukan penyesuaian terhadap usulan awal pemerintah dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran dan arah pembangunan daerah.
”Untuk tahun 2027 itu ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp176,45 miliar lebih dari tahun 2026. Kenaikan dari yang diusulkan oleh pemerintah setelah dilakukan pembahasan secara intensif antara eksekutif dengan legislatif,” katanya.
Menurut Arton, kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD Kalteng 2027. Dalam struktur yang disepakati, pendapatan daerah diproyeksikan berada di kisaran Rp5,3 triliun.
Besarnya kebutuhan belanja tersebut kemudian ditopang melalui pembiayaan daerah. DPRD mencatat terdapat SiLPA sekitar Rp350 miliar yang dimanfaatkan untuk menutup kebutuhan anggaran sehingga struktur APBD dapat tetap berimbang.
”Angaran Kalteng awalnya Rp 5,3 T lebih. Namun karena ada SiLPA kurang lebih Rp350 miliar, maka sisa anggaran ini dapat menutup anggaran Kalteng 2027 menjadi Rp 5,7 T lebih,” jelas Arton.
Arton menegaskan, pembahasan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran angka, tetapi juga memastikan program yang masuk dalam APBD benar-benar sesuai prioritas pembangunan. Karena itu, DPRD akan terus mengawal tahapan penyusunan hingga APBD 2027 ditetapkan.
”Anggaran tahun 2027 itu sebesar Rp5,3 triliun lebih. Kemudian seluruh belanja kita sebesar Rp5,7 triliun lebih,” ujarnya.
Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, pemerintah Provinsi Kalteng selanjutnya menyusun rancangan APBD 2027 dengan mengacu pada prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati.
DPRD Kalteng berharap pelaksanaan anggaran nantinya tetap mengedepankan program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.(sep/*)
