DPRD Kalimantan Tengah

Belanja Daerah Rp5,767 T, DPRD Setujui APBD 2027

13
×

Belanja Daerah Rp5,767 T, DPRD Setujui APBD 2027

Sebarkan artikel ini
‎BERITA ACARA : Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo didampingi Sekda Linae Victoria Aden dan Ketua DPRD Arton S Dohong didampingi Wakil Ketua DPRD Riska Agustin dan Junaidi foto bersama sambil memegang berita acara persetujuan nota keuangan dan Raperda APBD 2027, Jumat (20/11/2026). BUDHI SEPRATAMA PUTRA//RADAR KALTENG

‎‎PALANGKA RAYA – DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun 2026, Jumat (20/11/2026).

‎Pengesahan ditandai penandatanganan berita acara persetujuan bersama terhadap nota keuangan dan Raperda APBD 2027. Dalam struktur anggaran yang disepakati, total belanja daerah mencapai Rp5,767 triliun lebih. Sedangkan pendapatan daerah diproyeksikan Rp5,420 triliun lebih.

‎Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng Bryan Iskandar mengatakan, pembahasan APBD 2027 telah dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, guna memastikan penganggaran berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. “Penyusunan APBD 2027 merupakan tahapan strategis menentukan arah kebijakan keuangan daerah. Terutama di tengah keterbatasan kemampuan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan,” katanya membacakan laporan hasil Banggar dalam rapat tersebut.

‎Menurut Bryan, pembahasan anggaran diarahkan menjaga keseimbangan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dengan memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia, termasuk pemenuhan belanja wajib dan mengikat. “Pembahasan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah, keseimbangan antara pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas,” katanya.

‎Sejumlah sektor menjadi perhatian dalam pengalokasian anggaran. Di antaranya pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, hingga pengendalian inflasi.

“Prioritas anggaran diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, percepatan penurunan stunting, penanggulangan kemiskinan, dan pengendalian inflasi,” ungkap Bryan.

‎Pemerintah daerah juga didorong mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber penerimaan. Langkah tersebut dinilai penting memperkuat kemampuan fiskal di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat.

‎Bryan menjelaskan, Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencermati struktur dan rincian RAPBD 2027 secara menyeluruh. Pembahasan turut memastikan kesesuaian rancangan anggaran dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027.

“Efektivitas dan efisiensi belanja, ketepatan sasaran program, serta hasil pembahasan komisi-komisi DPRD bersama perangkat daerah turut menjadi bahan pertimbangan, sehingga program yang dianggarkan diharapkan realistis, proporsional, dan menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

‎Berdasarkan kerangka APBD 2027 yang disepakati, belanja daerah Rp5,767 triliun lebih akan dialokasikan membiayai 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 sub kegiatan. “Total belanja daerah yang disepakati Rp5,767 triliun lebih, dengan alokasi untuk 217 program, 658 kegiatan, dan 2.415 subkegiatan,” ucap Bryan.

‎‎Sementara pendapatan daerah ditetapkan Rp5,420 triliun lebih, sehingga APBD 2027 mengalami defisit Rp346,666 miliar lebih. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah mengalokasikan penerimaan pembiayaan daerah Rp350 miliar yang seluruhnya bersumber dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

‎Pengeluaran pembiayaan daerah ditetapkan Rp3,333 miliar lebih untuk pembayaran pokok utang. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp346,666 miliar lebih dan SiLPA tahun berkenaan ditargetkan nihil.

‎Dalam rapat paripurna tersebut, tujuh fraksi pendukung DPRD Kalteng juga menyampaikan pendapat akhir terhadap laporan hasil pembahasan Banggar bersama TAPD. Seluruh fraksi menyatakan menerima Raperda APBD 2027 untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah.

‎Dengan disepakatinya APBD 2027 tersebut, tahapan selanjutnya diarahkan pada proses penetapan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan nantinya diharapkan berjalan efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalteng. (sep/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *