PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan kualitas menu makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan anggota DPRD Kalteng Sudarsono menyikapi agar kasus keracunan massal pelajar di Kabupaten Seruyan tidak terulang lagi. Sudarsono menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Ia meminta penyedia MBG memastikan makanan yang dibagikan kepada siswa memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi.
“Kita prihatin ya. Jadi kita meminta kepada penyedia, SPPG MBG menjaga kualitas menu makanan agar kasus serupa tidak boleh terulang lagi. Sangat menyayangkan itu,” ujarnya, Jumat (14/8).
Kasus tersebut terjadi setelah para siswa menyantap menu MBG dari SPPG Seruyan Hilir Kuala Pembuang I pada akhir Juli 2026. Sebanyak 156 pelajar dilaporkan mengalami gejala mual, muntah, diare hingga demam, terdiri dari 90 siswa SMP Negeri 1 Kuala Pembuang dan 66 siswa SMA Negeri 1 Kuala Pembuang.
Menurut Sudarsono, kejadian tersebut harus menjadi perhatian serius karena program MBG menyasar anak-anak usia sekolah. Pengawasan terhadap makanan, kata dia, tidak hanya dilakukan ketika makanan sudah siap dibagikan, tetapi juga sejak bahan baku diterima hingga proses pengolahan.
“Jangan sampai karena mengejar pelayanan, kemudian kualitas makanan justru tidak diperhatikan. Ini menyangkut kesehatan anak-anak, sehingga proses penyediaan sampai makanan diterima siswa harus benar-benar dijaga,” tegasnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya telah menghentikan sementara operasional SPPG Seruyan Hilir menyusul kejadian tersebut. Langkah itu dinilai tepat untuk memberikan ruang bagi pemeriksaan dan evaluasi guna mengetahui penyebab pasti munculnya keluhan kesehatan pada para siswa.
Sudarsono menilai evaluasi juga perlu dilakukan untuk memperkuat pengawasan terhadap seluruh SPPG di Kalteng. “Kalau ada kesalahan atau kelalaian, tentu harus dievaluasi. Kita ingin program ini berjalan baik, tetapi keamanan dan kualitas makanan tetap menjadi hal yang utama,” katanya.
DPRD Kalteng berharap pengelola SPPG menjalankan seluruh standar keamanan pangan secara konsisten. Pemerintah dan pihak terkait juga diminta memperkuat pengawasan agar program MBG dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan manfaat sesuai tujuan tanpa menimbulkan persoalan kesehatan bagi penerima.(sep/*)
