PALANGKA RAYA – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah tidak lagi menerapkan pola pembangunan pertanian yang bersifat seragam di seluruh daerah. Penyusunan program dinilai harus disesuaikan dengan potensi, kondisi lahan, komoditas unggulan masing-masing daerah serta yang paling krusial melibatkan petani lokal.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan mengaskan program pertanian agar menyesuaikan kondisi daerah masing-masing agar anggaran yang digelontorkan benar-benar memberikan manfaat bagi petani.
Menurutnya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan yang berbeda pula. “Setiap wilayah punya karakteristik tanah dan jenis tanaman yang berbeda. Kalau program pertanian bisa menyesuaikan hal ini, tentu akan lebih membantu petani,” ujarnya, Rabu (29/7).
Menurutnya, kebijakan yang disusun tanpa mempertimbangkan kondisi lokal berpotensi membuat bantuan maupun program pemerintah tidak berjalan optimal. Padahal, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat di banyak kabupaten, sehingga ketepatan dalam menentukan program menjadi faktor penting untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan petani.
Bambang menegaskan pengalaman para petani selama mengelola lahan merupakan sumber informasi yang sangat berharga bagi pemerintah. “Petani lokal adalah pihak yang paling memahami kondisi lahannya. Pengalaman mereka selama bertahun-tahun seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam menyusun kebijakan pertanian,” katanya.
Ia menambahkan, keterlibatan petani, kelompok tani, hingga penyuluh pertanian perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Menurutnya, pola pembangunan yang melibatkan pelaku utama di lapangan akan menghasilkan kebijakan yang lebih realistis sekaligus mengurangi potensi program yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat. “Program yang lahir dari kebutuhan masyarakat akan lebih mudah diterapkan, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi petani,” tegasnya.
Komisi II DPRD Kalteng berharap pemerintah daerah terus memperkuat pendekatan berbasis potensi lokal dalam setiap kebijakan pertanian. Langkah tersebut dinilai menjadi kunci agar pembangunan sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.(sep/*)
