PALANGKA RAYA – Besarnya biaya pembangunan menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kualitas infrastruktur jalan di Kalteng. Anggaran yang terbatas, menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat melakukan peningkatan ruas jalan secara maksimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kalteng, Lohing Simon mengatakan biaya pembangunan jalan saat ini sudah sangat tinggi sehingga membutuhkan dukungan anggaran yang besar. Sekarang ini, katanya biaya membangun jalan itu kurang lebih satu kilometer menghabiskan sekitar Rp10 miliar, bahkan bisa lebih tergantung kondisi di lapangan.
“Jadi memang tidak mudah kalau hanya mengandalkan anggaran yang terbatas. Karena itu kami berharap pemerintah pusat memberikan perhatian lebih melalui APBN agar pembangunan jalan di Kalteng bisa berjalan lebih maksimal,” ujarnya, Senin (6/7).
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat sebagian besar dana yang tersedia hanya dapat digunakan untuk pemeliharaan rutin. Penanganan yang dilakukan umumnya sebatas menutup lubang atau memperbaiki kerusakan ringan agar jalan tetap bisa dilalui masyarakat. Akibatnya, peningkatan kualitas jalan secara menyeluruh harus menunggu dukungan anggaran yang jauh lebih besar.
Menurut Lohing, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi daerah yang memiliki wilayah luas dengan banyak ruas jalan yang membutuhkan peningkatan kualitas. “Kalau anggarannya hanya cukup untuk tambal sulam, hasilnya juga hanya bertahan sementara. Jalan memang bisa dilewati, tetapi kerusakan akan kembali muncul apabila tidak dilakukan peningkatan konstruksi secara permanen. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembangunan jalan bukan hanya soal memperbaiki akses transportasi, tetapi juga berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, distribusi logistik, hingga pelayanan masyarakat. “Kami memahami kemampuan fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, dukungan APBN menjadi sangat penting karena Kalteng memiliki wilayah yang luas dan kebutuhan infrastrukturnya juga besar. Tanpa dukungan pemerintah pusat, percepatan pembangunan jalan akan sulit diwujudkan,” kata Lohing.
Komisi IV DPRD Kalteng berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk pembangunan dan peningkatan ruas-ruas jalan strategis.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, kualitas infrastruktur jalan di Kalteng diharapkan semakin baik sehingga mampu menunjang mobilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.(sep/*)
