Utama

Gubernur Minta Daerah Kembalikan Peserta BPJS

819
×

Gubernur Minta Daerah Kembalikan Peserta BPJS

Sebarkan artikel ini
Agustiar Sabran

PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran tak setuju dan menolak langkah sejumlah kabupaten dan kota yang mengurangi kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurut gubernur, kebijakan tersebut berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang layak dan terjangkau. Untuk itu, gubernur minta daerah yang mengurangi kepesertaan BPJS Kesehatan, segera kembalikan seperti semula.

Agustiar menyampaikan, sektor kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang tidak boleh dikompromikan. Meskipun pemerintah daerah tengah menghadapi tekanan fiskal. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota di Kalteng segera mengembalikan kepesertaan BPJS Kesehatan yang telah dikurangi.

“Saya banyak melihat ada kabupaten dan kota yang mengurangi BPJS. Harusnya itu jangan. Mohon dikembalikan. Sektor kesehatan ini sangat penting,” tegasnya, Jumat (20/2/2026) lalu.

Gubernur menekankan, Pemerintah Provinsi Kalteng tidak ingin ada masyarakat yang kesulitan berobat hanya karena persoalan biaya administrasi atau status kepesertaan. Menurut dia, cukup dengan KTP, warga harus tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemprov Kalteng menanggung iuran BPJS Kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional bagi 611.322 peserta PBI JK dan 48.450 peserta PBPU BP. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan perlindungan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Tak hanya itu, Pemprov Kalteng juga telah melaksanakan program pemeriksaan kesehatan gratis yang menjangkau 18.214 warga di berbagai wilayah Bumi Tambun Bungai.

Berdasarkan data per 31 Desember 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kalteng telah mencapai 100,18 persen. Capaian tersebut menunjukkan secara administratif seluruh masyarakat telah terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan nasional.

Agustiar menegaskan komitmennya terhadap sektor kesehatan tidak akan surut meskipun kondisi fiskal daerah menghadapi tantangan. “Kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Kami akan terus memastikan layanan kesehatan tetap berjalan maksimal,” pungkasnya. (ifa/ens)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *