Tolak KUHP dan KUHAP Baru serta Wacana Pilkada lewat DPRD
PALANGKA RAYA – Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu siang (14/1/2026). Mereka menolak memulai orasi sebelum diizinkan masuk dan bertemu langsung dengan pimpinan dewan. Unjuk rasa ini sebagai bentuk protes terhadap pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru serta wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Aksi yang dimulai sejak pukul 13:30 siang itu berlangsung dengan pengamanan ketat dari aparat. Massa mahasiswa datang secara damai dan terorganisasi, sembari membawa sejumlah ban bekas yang akan dibakar sebagai simbol perlawanan. Massa sempat tidak melakukan orasi terbuka sebelum aspirasi mereka diterima secara resmi.
Mahasiswa menilai KUHP dan KUHAP baru masih menyimpan banyak pasal multitafsir yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, mereka juga secara tegas menolak wacana pilkada yang dipilih melalui DPRD, karena dinilai mencederai semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat.
“Kami datang dengan damai. Kami tidak akan melakukan orasi sampai pimpinan yang menyambut kami,” tegas salah satu mahasiswa di hadapan aparat dan perwakilan sekretariat dewan, di luar pagar gedung DPRD Kalteng.
Ketegangan sempat terjadi ketika beberapa mahasiswa berusaha menerobos masuk karena tak kunjung diterima. Massa kemudian membakar ban bekas yang sebelumnya mereka bawa sebagai simbol penolakan. Para mahasiswa bersikeras ingin bertemu langsung dengan pimpinan DPRD sebagai bentuk keseriusan penyampaian aspirasi. Situasi berhasil dikendalikan setelah perwakilan DPRD keluar dan melakukan dialog singkat.
Sementara ini, DPRD Kalteng akhirnya menerima perwakilan pengunjuk rasa untuk masuk dalam gedung. Mahasiswa menegaskan akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga benar-benar disampaikan ke DPR RI dan mendapat tindak lanjut nyata. (ter/ens)
