DPRD Kalimantan Tengah

Soroti Akar Masalah Kewajiban Plasma Perusahaan

188
×

Soroti Akar Masalah Kewajiban Plasma Perusahaan

Sebarkan artikel ini
Siti Nafsiah

PALANGKA RAYA – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Siti Nafsiah menyampaikan, DPRD menilai terdapat beberapa akar permasalahan utama kenapa perusahaan masih abai terhadap kewajiban plasma, seperti Multitafsir historis terhadap izin lama (pra-2013) vs rezim izin baru. Selain itu sinkronisasi data pusat-provinsi-kabupaten belum optimal, sehingga banyak kebun yang sudah berproduksi, tetapi belum diawasi secara terintegrasi.

“Selain itu, kapasitas kelembagaan petani dan penetapan calon lahan atau petani belum sepenuhnya rapi, membuat perusahaan berpotensi menunda realisasi dengan alasan teknis. Kurangnya transparansi laporan CSR/tenaga kerja/kemitraan perusahaan,” ucapnya, Selasa (28/10/2025).

Selain itu juga sengketa lahan/HGU yang tertunda, berpotensi menyebabkan tertundanya penetapan areal plasma. Dengan demikian, DPRD menilai persoalan ini tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga belum terpadunya regulasi dan sistem implementasi di lapangan.

Selain itu DPRD dalam mendukung dan memperkuat penegakan regulasi, ia menjelaskan, bahwa DPRD sesuai tugas fungsinya, akan memperkuat penegakan kebijakan dengan langkah-langkah antara lain, seperti inisiasi regulasi daerah dalam rangka penguatan pengawasan kemitraan dan transparansi kewajiban sosial.

Mendukung pembentukan tim pengawasan terpadu lintas instansi, untuk audit dan publikasi dashboard plasma/CSR. Mendukung adanya digitalisasi data izin, HGU, realisasi plasma, CSR, tenaga kerja agar akuntabilitas publik meningkat.

Terakhir mendukung pembentukan forum kemitraan multi pihak (Pemda, PBS, koperasi petani, akademisi) guna mempercepat skema fasilitasi sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *