DPRD Kalimantan Tengah

Kondisi Jalan Jadi Sorotan, Dewan Dorong Koordinasi Lintas Sektor

194
×

Kondisi Jalan Jadi Sorotan, Dewan Dorong Koordinasi Lintas Sektor

Sebarkan artikel ini
Okki Maulana

PALANGKA RAYA – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana menyoroti, perbedaan data kondisi jalan di Provinsi Kalteng yang bersumber dari Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Perbedaan ini disebabkan oleh cakupan kewenangan jalan yang berbeda, mulai dari jalan nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota.

“Data dari Kementerian PUPR dan Pemprov Kalteng memang menunjukkan angka yang berbeda, karena masing-masing mencakup level kewenangan jalan yang berbeda,” ucapnya, Selasa (28/10/2025).

Ia menjelaskan, bahwa jalan nasional memiliki panjang 2.084 km, jalan provinsi 1.275 km, dan jalan kabupaten/kota sekitar 14.565 km. Kondisi infrastruktur yang luas dan beragam ini, menjadi tantangan utama dalam menjaga kemantapan jalan di Kalimantan Tengah. Okki Maulana menekankan pentingnya koordinasi antarlevel pemerintahan.

“Kami di DPRD memandang data ini sebagai peluang untuk memperkuat koordinasi antarlevel pemerintahan. Perbaikan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh daerah, tetapi memerlukan dukungan pusat, dunia usaha, dan masyarakat,” lugasnya.

DPRD Kalimantan Tengah mendorong sinergi yang kuat dan arah kebijakan yang jelas untuk memperbaiki kondisi jalan di Kalimantan Tengah. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan kondisi jalan akan terus membaik dan menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi di seluruh wilayah.

“Dengan sinergi yang kuat dan arah kebijakan yang jelas, kami optimistis kondisi jalan di Kalimantan Tengah akan terus membaik dan menjadi penggerak utama pemerataan ekonomi di seluruh wilayah,” pungkasnya.

Diketahui, Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) Republik Indonesia merilis data terbaru kondisi jalan di seluruh Indonesia dalam ‘Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2024’. Data tersebut menunjukkan adanya jalan nasional dalam kondisi baik dan sedang, sementara jalan yang tidak mantap adalah jalan nasional dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat.

Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), jalan rusak adalah kondisi jalan yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau tidak layak dilalui kendaraan bermotor, yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Pada tahun 2024, total ada 2.277,5 kilometer jalan rusak yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalimantan Tengah menempati posisi pertama dengan jumlah jalan rusak terbanyak, yaitu 191,56 kilometer, dan di posisi kedua Provinsi Kalimantan Timur Panjang jalan rusak 186,2 kilometer. (rdi/rdo)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *