DPRD Kotawaringin Timur

Rudianur Desak Pemkab Kotim Hidupkan Kembali Eks Mentaya

22
×

Rudianur Desak Pemkab Kotim Hidupkan Kembali Eks Mentaya

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur.

SAMPIT – Keberadaan aset milik pemerintah daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal menjadi perhatian DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Pemerintah daerah diminta tidak hanya fokus membangun fasilitas baru, tapi juga serius merawat, membenahi, dan menghidupkan kembali aset yang sudah terlanjur dibangun menggunakan uang negara.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah bangunan Pusat Pertokoan Eks Mentaya Sampit. Fasilitas yang semestinya menjadi pusat aktivitas perdagangan dan ruang usaha bagi masyarakat tersebut dinilai terlalu lama dibiarkan tanpa pembenahan berarti.

Wakil Ketua II DPRD Kotim Rudianur menilai, kondisi tersebut mencerminkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah. Menurutnya, bangunan pemerintah yang tidak difungsikan justru berpotensi menjadi beban karena membutuhkan pemeliharaan. Sementara manfaat ekonominya tidak dirasakan masyarakat.

Ia mengungkapkan, persoalan eks Mentaya bukan hal baru. Sejak dirinya mulai menjabat sebagai anggota DPRD Kotim pada 2014, kondisi bangunan tersebut sudah menjadi perhatian. Namun hingga kini belum terlihat perubahan signifikan yang mampu mengembalikan fungsi kawasan pertokoan tersebut.

“Saya dorong pemerintah segera memperbaiki itu, benahi semua apa-apa yang ada di Kotawaringin Timur berkaitan mangkraknya pembangunan-pembangunan seperti eks Mentaya dan lain sebagainya,” kata Rudianur, Kamis (12/11/2026).

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, aset daerah seharusnya menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Apalagi, keberadaan pusat pertokoan memiliki potensi untuk menyediakan ruang usaha, membuka peluang pendapatan, serta menggerakkan aktivitas perdagangan di kawasan perkotaan.

Dia minta perangkat daerah (PD) yang memiliki kewenangan mengelola kawasan tersebut, yakni Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP) Kotim, segera mengambil langkah konkret.

Pembenahan tidak cukup hanya dilakukan melalui perbaikan bangunan secara fisik. Pemerintah juga perlu menyiapkan konsep pemanfaatan, sistem pengelolaan, serta mekanisme penempatan pedagang agar fasilitas tersebut dapat kembali berfungsi secara berkelanjutan. “Mereka harus bertanggung jawab untuk bagaimana memfungsikan supaya itu bisa bermanfaat bagi pedagang,” tegasnya.

Rudianur mengingatkan, persoalan aset tidak produktif tidak boleh hanya dilihat dari kondisi eks Mentaya. Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi terhadap seluruh bangunan dan fasilitas milik daerah yang belum dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, setiap aset harus memiliki kejelasan status, penanggung jawab pemeliharaan, serta rencana pemanfaatan. Dengan demikian, tidak ada bangunan yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa kepastian fungsi maupun pengelolaan.

Selain persoalan kerugian dari sisi pemanfaatan ekonomi, bangunan yang lama kosong dan tidak terawat juga berpotensi menimbulkan persoalan keamanan dan ketertiban. Kondisi tersebut dikhawatirkan membuka peluang penyalahgunaan bangunan untuk aktivitas yang tidak semestinya.

Untuk itu, ia turut meminta peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah melalui perangkat terkait, termasuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengamanan dan pemantauan perlu dilakukan secara berkala, terutama pada aset-aset yang belum difungsikan. (pri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *