DPRD Kotawaringin Timur

Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Catatan

26
×

Kesenjangan Pendidikan Masih Jadi Catatan

Sebarkan artikel ini
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah.

SAMPIT – Pemerataan pendidikan masih menjadi pekerjaan penting yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Perbedaan kondisi fasilitas sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, hingga akses menuju satuan pendidikan menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Terutama oleh masyarakat di pedesaan dan pedalaman Kotim.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotim Riskon Fabiansyah menilai, pembangunan sektor pendidikan harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Menurutnya, anak-anak yang jauh dari pusat perkotaan harus memiliki kesempatan sama memperoleh pendidikan berkualitas. “Pemerataan pendidikan masih menjadi tantangan di Kotim. Terutama antara perkotaan, pedesaan, dan pedalaman. Dalam berbagai kunjungan lapangan, kami masih menemukan hal yang menjadi catatan,” kata Riskon, Jumat (13/11/2026).

Ia menjelaskan, sejumlah persoalan yang masih ditemukan di lapangan meliputi keterbatasan sarana dan prasarana sekolah, belum meratanya distribusi tenaga pendidik, serta aksesibilitas menuju fasilitas pendidikan. Persoalan tersebut perlu ditangani terencana agar tidak semakin memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antardaerah.

Menurut politikus Partai Golkar tersebut, keberadaan sekolah saja belum cukup menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak. Diperlukan dukungan fasilitas memadai, jumlah guru sesuai kebutuhan, serta lingkungan belajar yang menunjang proses pendidikan secara optimal.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi dan pemetaan menyeluruh kondisi satuan pendidikan di seluruh wilayah Kotim. Hasil pemetaan tersebut harus menjadi dasar menentukan prioritas pembangunan. Terutama bagi sekolah-sekolah yang masih menghadapi keterbatasan. “Sekolah-sekolah yang masih mengalami keterbatasan fasilitas dan tenaga pendidik harus mendapatkan perhatian serta prioritas dalam program pembangunan,” tegasnya.

Riskon juga menyoroti pentingnya kebijakan penganggaran yang tepat sasaran. Menurutnya, pembangunan pendidikan tidak seharusnya hanya berorientasi pada peningkatan fasilitas di kawasan perkotaan, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan sekolah di seluruh kecamatan, termasuk wilayah yang sulit dijangkau.

Ia mendorong agar pemerintah daerah memiliki langkah konkret dan terukur dalam memperkecil kesenjangan tersebut. Di antaranya melalui pemerataan penempatan guru, rehabilitasi bangunan sekolah, pemenuhan fasilitas pembelajaran, serta peningkatan akses transportasi dan keterjangkauan layanan pendidikan bagi masyarakat pedalaman.

“Pemerintah daerah perlu memastikan kebijakan pendidikan benar-benar menjawab kebutuhan setiap wilayah. Jangan sampai masyarakat di pedesaan dan pedalaman terus menghadapi keterbatasan fasilitas maupun tenaga pendidik,” ujarnya.

Lebih jauh, Riskon menekankan bahwa pemerataan tenaga pendidik menjadi salah satu aspek mendasar yang harus diselesaikan. Sebab, kekurangan guru di suatu sekolah dapat berdampak langsung terhadap proses pembelajaran dan kualitas layanan pendidikan yang diterima peserta didik.

Begitu pula dengan kondisi infrastruktur sekolah. Bangunan yang layak, ketersediaan ruang belajar, serta fasilitas pendukung lainnya harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan. Seluruh kebutuhan tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan, bukan sekadar berdasarkan perencanaan administratif. (pri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *