PALANGKA RAYA – Rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan kota layak anak mulai memasuki tahapan pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
Delapan fraksi di DPRD Palangka Raya dijadwalkan menyampaikan pandangan umum dan tanggapan terhadap pengantar Wali Kota Palangka Raya dalam agenda rapat paripurna berikutnya.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mengatakan raperda tersebut merupakan salah satu rancangan regulasi yang telah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026. Karena itu, DPRD menjadwalkan penyampaian pengantar wali kota dalam rapat paripurna ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027.
“Hari ini DPRD Kota Palangka Raya melakukan rapat paripurna dengan agenda tunggal, yaitu pidato pengantar wali kota terhadap raperda tentang kota layak anak. Dasarnya karena sudah masuk dalam Propemperda Tahun 2026,” kata Subandi, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari tahapan awal pembahasan raperda. Setelah penyampaian pengantar wali kota, DPRD akan melanjutkan agenda dengan mendengarkan pandangan umum dari delapan fraksi. “Besok kita akan pandangan umum. Delapan fraksi akan memberikan tanggapannya terhadap pidato tadi, dan nanti akhirnya ada jawaban,” ujarnya.
Menurut Subandi, tahapan tersebut menjadi bagian dari mekanisme pembahasan di lembaga legislatif sebelum raperda berlanjut ke proses pembahasan berikutnya.
Ia juga menyampaikan bahwa DPRD telah menyusun sejumlah agenda kedewanan lainnya. Termasuk rapat paripurna laporan badan serta pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
“Insyaallah apa yang kita jadwalkan sesuai dengan Badan Musyawarah (Banmus) bisa kita laksanakan dengan maksimal. Tentu itu perlu dukungan kawan-kawan anggota dewan dan semua OPD, sehingga jadwal yang sudah kita susun bisa terlaksana dengan baik,” tegasnya.
Subandi berharap seluruh tahapan agenda DPRD dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan melalui banmus. Dukungan anggota dewan dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) juga diperlukan agar proses pembahasan berbagai agenda pemerintahan daerah berjalan lancar.
Pembahasan raperda kota layak anak selanjutnya menjadi perhatian dalam tahapan legislasi daerah, mengingat regulasi tersebut berkaitan dengan upaya memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Palangka Raya. (ifa)
