Gunung Mas

PT MSAL Tak Boleh Beroperasi untuk Sementara

47
×

PT MSAL Tak Boleh Beroperasi untuk Sementara

Sebarkan artikel ini
DI PT MSAL : Bupati Gunung Mas Jaya S Monong bersama tim mendatangi PT MSAL di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing, Selasa (27/10/2026) lalu. FOTO HUMAS UNTUK RADAR KALTENG

Bupati Gumas Minta Penuhi Hak Plasma Terlebih Dahulu

KUALA KURUN — Pada 27 Oktober 2026, Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong bersama tim sudah mendatangi PT Mulia Sawit Agro Lestari (MSAL) di Desa Bereng Jun, Kecamatan Manuhing. Kedatangan Bupati Jaya S Monong bersama tim membawa pesan tegas, bahwa perusahaan perkebunan kelapa sawit itu tak bolehg beroperasi untuk sementara waktu. Karena perusahaan itu belum memenuhi kewajiban pembangunan kebun plasma bagi masyarakat setempat. Jika hak plasma sudah terpenuhi, maka PT MSAL bisa beroperasi kembali seperti biasa.

Dalam kunjungan ke PT MSAL di Bereng Jun itu, Bupati Jaya S Monong didampingi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gunung Mas Baryen, jajaran perangkat daerah, camat, kepala desa, serta masyarakat setempat.

Jaya menegaskan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas telah menetapkan penghentian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit terhadap delapan perusahaan di wilayah itu karena tak memenuhi kewajibannya. Diantaranya belum memenuhi kewajiban kebun plasma bagi masyarakat sekitarnya. Termasuk PT MSAL. Selama keputusan itu masih berlaku, delapan perusahaan perkebunan kelapa sawit dilarang menjalankan kegiatan.

“Perusahaan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan operasional, termasuk penjualan tandan buah segar (TBS) maupun minyak kelapa sawit mentah atau CPO,” tegas Jaya.

Pengawasan akan dilakukan Tim Investasi Kabupaten Gunung Mas bersama Satpol PP, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran terhadap keputusan bupati, sanksi dapat ditingkatkan hingga pencabutan izin usaha perkebunan PT MSAL.

Menurut Jaya, penghentian kegiatan tersebut berkaitan dengan belum dilaksanakannya pemisahan hak guna usaha (HGU) kebun inti untuk pembangunan kebun plasma bagi Koperasi Takaras Handep Hapakat.

“Langkah ini, merupakan bentuk pengawasan sekaligus komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan pemenuhan hak masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (nya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *