Palangka Raya

Banpres Karhutla Ditunggu, Fairid Ungkap Persoalan Listrik di Nyaru Menteng 2 ke Menhut

51
×

Banpres Karhutla Ditunggu, Fairid Ungkap Persoalan Listrik di Nyaru Menteng 2 ke Menhut

Sebarkan artikel ini
Banpres Karhutla Ditunggu, Fairid Ungkap Persoalan Listrik di Nyaru Menteng 2 ke Menhut. FOTO : IFA/RADAR KALTENG

PALANGKA RAYA – Kunjungan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni ke kawasan KM 23 Taman Nasional Sebangau, Selasa (13/10/26), menjadi kesempatan bagi Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin untuk menyampaikan persoalan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk pengajuan bantuan Presiden (Banpres) serta kebutuhan listrik di kawasan Nyaru Menteng.

Fairid menyebut, pengajuan Banpres untuk mendukung penanganan karhutla di Palangka Raya telah disampaikan. Namun, kepastian realisasi bantuan tersebut masih dinantikan.

“Kalau tidak ada halangan, doa saja. Insyaallah semuanya sudah diajukan,” ujar Fairid saat menjelaskan perkembangan pengajuan bantuan tersebut.

Di tengah karhutla yang masih menjadi persoalan di Kalimantan Tengah, kepastian dukungan pendanaan menjadi salah satu hal yang dinantikan pemerintah daerah. Sebab, penanganan kebakaran membutuhkan dukungan sumber daya agar upaya pemadaman dapat terus dilakukan secara maksimal.

Selain persoalan karhutla, Fairid juga menyoroti belum tersedianya aliran listrik di kawasan Nyaru Menteng 2. Persoalan itu turut disampaikannya kepada Menhut dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak PLN.

Utuk diketahui, Pusat Rehabilitasi Orangutan Nyaru Menteng selama ini terbagi menjadi beberapa kompleks yang terpisah-pisah letaknya. Awalnya, kompleks Nyaru Menteng terdiri dari bangunan kantor, klinik, gudang buah, sekolah hutan, pusinfo, dan mes karyawan. Di titik lain yang biasa dikenal sebagai Nyaru Menteng 2.

Menurut Fairid, Raja Juli Antoni telah meminta kepastian mengenai waktu pelaksanaan penyediaan listrik di kawasan tersebut. Harapannya, pekerjaan itu dapat direalisasikan pada akhir Oktober ini.

“Pak Menteri sudah meminta kepastian kapan. Mudah-mudahan akhir bulan ini bisa dilaksanakan,” katanya.

Sementara itu, terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional untuk karhutla di Kalimantan Tengah, Fairid menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak dibahas dalam pertemuannya dengan Menteri Kehutanan.

Ia mengatakan, dalam kesempatan itu dirinya lebih berfokus menyampaikan kondisi dan persoalan yang dihadapi Kota Palangka Raya kepada pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan.

“Saya hanya menyampaikan ini kondisi Palangka Raya, permasalahan seperti ini, seperti ini. Terpaksa saya menanyakan langsung kepada Pak Menteri,” tandasnya. (ifa/)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *