PALANGKA RAYA – Antrian panjang kembali terjadi di sejumlah SPBU di wilayah Kalteng. Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Maryani Sabran meminta antrian BBM lebih mengutamakan ibu-ibu dan pelajar.
Politikus perempuan dari Daerah Pemilihan (Dapil) III meliputi Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara, ini meminta antrean pengisian BBM di sejumlah SPBU di Sukamara lebih mengutamakan masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak seperti emak-emak dan pelajar.
“Saran dari saya pelangsir BBM itu sebaiknya malam. Pagi untuk anak kuliah dan ibu-ibu. Kasihan mereka antre. Kalau pelangsir kan rata-rata saya lihat pakai mobil. Kan enak di dalam mobil. Walapun pelanggsir yang motor juga banyak,” ucapnya.
Maryani mengatakan, pengaturan antrean diperlukan agar masyarakat tidak harus berlama-lama menunggu untuk mendapatkan BBM. Ia menilai pembagian waktu pengisian dapat menjadi salah satu solusi sehingga kelompok masyarakat yang membutuhkan BBM untuk aktivitas pagi tidak harus bersaing dengan kendaraan yang digunakan untuk kegiatan lainnya.
“Kalau di tengah kabut asap seperti sekarang, terus dengan antre minyak seperti sekarang, ya emak-emak, anak-anak sekolah, itu diprioritaskan. Orang dagang diprioritaskan,” katanya, Rabu (26/8).
Menurutnya, Pelangsir BBM juga memiliki peran dalam mendistribusikan bahan bakar ke wilayah pelosok yang tidak mudah dijangkau SPBU. Keberadaan mereka tidak bisa begitu saja dihilangkan, tetapi perlu diatur agar aktivitas tersebut tidak menghambat masyarakat umum yang membutuhkan BBM pada pagi hari.
“Penglasir itu enggak bisa juga enggak ada, karena mereka juga menyuplai minyak ke pelosok-pelosok. Tapi dengan aturan-aturan ya, tidak sembarangan,” ujar Maryani.
Maryani juga meminta agar distribusi BBM ke daerah pelosok tetap memperhatikan kemampuan masyarakat. Menurutnya, jangan sampai masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota justru harus mendapatkan BBM dengan harga yang terlalu tinggi akibat panjangnya rantai distribusi.
Maryani berharap pengelola SPBU bersama pihak terkait dapat segera memperbaiki mekanisme antrean dan distribusi BBM. Pengaturan yang jelas dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa mengabaikan fungsi distribusi BBM menuju wilayah pelosok, terutama saat kondisi kabut asap dan aktivitas masyarakat sedang terganggu.(sep/*)
