PALANGKA RAYA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Subandi minta PT PLN menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait penyebab pemadaman listrik yang belakangan terjadi di Palangka Raya.
Menurut diaya, masyarakat berhak mengetahui akar persoalan, estimasi waktu pemulihan, hingga langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
“Belakangan ini terjadi pemadaman listrik. Kami sebagai lembaga DPRD mengimbau dan memohon kepada pihak PLN agar dapat menyampaikan serta menjelaskan secara konkret apa yang menjadi persoalan sehingga terjadi pemadaman, agar masyarakat mengetahui,” ujar Subandi, Rabu (1/7/2026).
Ia menilai, informasi yang selama ini disampaikan PLN masih bersifat umum dengan alasan teknis, sehingga belum mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai penyebab utama terjadinya pemadaman.
Karena itu, DPRD minta PLN menjelaskan yang rinci agar masyarakat memperoleh kepastian dan tidak menimbulkan keresahan.
Selain penyebab pemadaman, Subandi minta PLN umumkan sampai kapan pemadaman bergilir berlangsung. Menurutnya, kepastian tersebut penting agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari.
“Tentu harus ada penjelasan yang konkret sehingga masyarakat tidak resah. Karena apabila kondisi ini terus-menerus terjadi tanpa penjelasan yang jelas, masyarakat akan menjadi resah,” katanya.
Ia juga meminta PLN menyampaikan solusi yang sedang dilakukan untuk mempercepat penanganan gangguan kelistrikan, termasuk menjelaskan bentuk kompensasi bagi pelanggan yang terdampak apabila memang terdapat ketentuan yang mengaturnya.
“Karena masyarakat terlambat satu hari saja membayar listrik bisa langsung diputus. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan yang konkret, termasuk mengenai kompensasi yang diberikan selama ini. Semua hal tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” tegasnya.
Terkait keluhan masyarakat, Subandi mengatakan hingga saat ini sudah ada warga yang menyampaikan informasi kepada DPRD mengenai pemadaman listrik. Namun, laporan tersebut masih disampaikan secara lisan dan belum dalam bentuk pengaduan tertulis. (ifa)
