Rencana 2025 Ada 11 Raperda, Tapi yang Ditetapkan 14
PALANGKA RAYA – Efektivitas kebijakan menjadi sorotan utama di balik capaian legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya sepanjang 2025 yang melampaui target, dengan 14 peraturan daerah (perda) berhasil ditetapkan dari rencana awal 11 rancangan peraturan daerah (raperda).
Ketua DPRD Kota Palangka Raya Subandi mengungkapkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antara DPRD dan pemerintah kota dalam merampungkan berbagai regulasi strategis.
Ia menjelaskan, adanya tambahan sejumlah raperda prioritas menjadi faktor utama meningkatnya jumlah perda yang disahkan pada tahun tersebut. Raperda tersebut dinilai mendesak untuk segera ditetapkan guna mendukung kebutuhan pembangunan daerah. “Beberapa raperda prioritas harus dipercepat penyelesaiannya, sehingga total yang ditetapkan menjadi 14 perda,” ujarnya, Kamis (26/3/2026).
Selain fungsi legislasi, DPRD juga aktif menjalankan fungsi penganggaran. Bersama pemerintah daerah, pembahasan anggaran dilakukan secara intensif untuk memastikan program-program strategis tetap berjalan sesuai rencana.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, total anggaran daerah mencapai Rp 1,4 triliun dengan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 339 miliar. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang dinilai cukup baik.
Sementara itu, untuk tahun 2026, pemerintah kota merancang APBD sebesar Rp 1,2 triliun. Di sisi lain, target PAD justru ditingkatkan menjadi Rp 359 miliar sebagai upaya memperkuat kapasitas pendanaan program prioritas.
Subandi menekankan, ke depan DPRD tidak hanya berfokus pada jumlah perda yang dihasilkan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Diharapkan capaian ini dapat menjadi pijakan untuk meningkatkan kinerja ke depan, khususnya dalam menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” tutupnya. (ifa/ens)
