PALANGKA RAYA – Isu politik di Kabupaten Barito Utara (Batara), memasuki babak baru pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengejutkan publik.
Dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Barito Utara yang sebelumnya telah mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, yaitu pasangan nomor urut 1 Gogo Purman Jaya-Hendro Nakalelo dan pasangan nomor urut 2 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya, resmi didiskualifikasi oleh MK.
Putusan ini membuka ruang lebar bagi munculnya figur-figur baru yang berpotensi maju dalam pilkada yang akan digelar untuk periode kepemimpinan 2025 sampai 2030.
Salah satu nama yang mencuat ke permukaan adalah Shalahuddin, yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah.
Dukungan dan sinyal positif pun mulai bermunculan dari kalangan pejabat tinggi di Pemprov Kalteng. Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng, Edy Pratowo, secara terbuka memberikan komentar terkait potensi pencalonan Shalahuddin di Pilkada Barito Utara.
“Ini kan Pak Shalahuddin bagian dari pegawai kita, dari ASN kita. Beliau misal berkeinginan maju di (Pilkada) Barito Utara, tentunya juga kita tidak akan melarang kalau itu menjadi keinginannya,” kata Edy kepada awak media, Kamis (22/5/2025).
Pernyataan ini seolah menjadi sinyal kuat bahwa Pemprov Kalteng membuka ruang partisipasi bagi ASN yang ingin berkontribusi di daerah melalui jalur politik, selama dilakukan sesuai koridor hukum.
“Siapapun, kita support, kita dukung. Yang penting bisa menjaga keamanan, ketertiban, tetap kondusif. Tapi juga tentu beliau sebagai ASN harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pilkada itu,” pungkasnya. (ifa/ens)
