PALANGKA RAYA – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya memasuki babak baru. Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya sepakat status tanggap darurat karhutla berakhir pada 7 November 2026. Selanjutnya, mulai 8 November, penanganan memasuki masa transisi pemulihan pascabencana.
Kepastian tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, usai rapat evaluasi penanganan karhutla bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait di Aula BPBD Kota Palangka Raya, Jumat (6/11/2026) sore.
Keputusan itu diambil setelah mendengarkan paparan dan masukan dari BMKG, BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, serta unsur Forkopimda.
“Dari semua yang hadir tadi, itu sepakat bahwasannya untuk Kota Palangka Raya, status tanggap darurat berakhir di 7 November. Berikutnya masuk ke transisi pemulihan pascabencana,” ungkapnya.
Berakhirnya status tanggap darurat bukan berarti seluruh persoalan akibat karhutla telah selesai.
Pemerintah daerah justru akan memfokuskan penanganan pada dampak bencana, terutama pemulihan dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan akibat kebakaran selama masa penanganan berlangsung.
Sebagai langkah awal, Pemko Palangka Raya menginstruksikan BPBD Kota Palangka Raya segera menyusun Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA).
Hasil pengkajian tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), termasuk menentukan kebutuhan dan skala prioritas perbaikan.
“Mulai tanggal 8, kita perintahkan kepada BPBD Kota untuk segera mungkin menyusun pengkajian kebutuhan pascabencana. R3P-nya, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, segera disusun,” jelas Zaini.
Lebih lanjut, salah satu dampak yang menjadi perhatian adalah kerusakan infrastruktur, termasuk sejumlah ruas jalan yang terdampak selama penanganan karhutla.
Perbaikan diperlukan agar infrastruktur tersebut kembali berfungsi dan aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Karena itu, pengkajian tidak hanya melihat kerusakan, tetapi juga kebutuhan penanganan yang harus diprioritaskan.
Pemanfaatannya anggaran yang tersedia juga akan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan hasil JITUPASNA, sebelum pemerintah menetapkan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara lebih terukur.
“Termasuk juga pemanfaatan penggunaan anggaran yang masih ada itu nanti akan dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan JITUPASNA,” tambahnya.
Terkait besaran kerugian akibat karhutla, Zaini mengatakan pemerintah belum dapat menyampaikan angka pasti. Perhitungan masih menunggu hasil pengkajian di lapangan.
Data kerusakan dan kebutuhan pemulihan nantinya juga akan disinkronkan dengan pemerintah provinsi hingga pusat agar menghasilkan satu data yang menjadi dasar penanganan pascabencana. (ter)
