Halikinnor Pastikan Warga Kurang Mampu Terbantu
SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus memperkuat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar warga. Kali ini, sebanyak 312 kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cempaga menerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) beserta paket sembako.
Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Kotim Halikinnor didampingi Wakil Bupati Irawati, Selasa (3/11/2026). Bantuan tersebut merupakan bagian dari sinergi Pemkab Kotim bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur Agustiar Sabran, untuk membantu masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan.
Halikinnor mengatakan, penyaluran bantuan sosial tidak sekadar menjadi bentuk kepedulian pemerintah, tapi merupakan upaya konkret membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Menurut bupati, pemerintah daerah berkomitmen memastikan program bantuan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang berhak menerima. “Melalui bantuan ini, kami berharap dapat meringankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah daerah akan terus berupaya hadir dan memberikan perhatian kepada warga yang membutuhkan,” ujarnya.
Paket sembako yang disalurkan terdiri dari beras, minyak goreng, dan gula pasir. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, keberadaan Kartu Huma Betang Sejahtera diharapkan dapat memperkuat jangkauan program perlindungan sosial bagi masyarakat.
Halikinnor menegaskan, perhatian pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada bantuan pangan. Akses terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi kebutuhan mendasar yang harus dipastikan terpenuhi, terutama bagi masyarakat kurang mampu.
Karena itu, ia menginstruksikan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar proaktif melakukan pendataan dan membantu masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya berstatus nonaktif untuk segera diaktifkan kembali.
“Kami ingin masyarakat yang memang berhak mendapatkan jaminan kesehatan tidak terkendala persoalan administrasi. Saya minta dinas terkait bersama pendamping PKH turun langsung membantu warga, sehingga kepesertaan BPJS Kesehatan yang nonaktif bisa segera diurus dan diaktifkan kembali,” tegasnya.
Ia menyebutkan, Pemkab Kotim telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar untuk mendukung jaminan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terbebani persoalan biaya.
Halikinnor menekankan pentingnya koordinasi hingga tingkat paling bawah, mulai dari pemerintah kecamatan, desa, kelurahan, hingga RT dan RW. Peran aparat wilayah dinilai sangat penting untuk memastikan data penerima bantuan selalu diperbarui dan penyaluran program pemerintah tidak salah sasaran. (pri/ens)
