Pemkab Kotim Siapkan Rp60 Miliar untuk Jaminan Kesehatan
SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga tingkat desa, kelurahan, serta RT dan RW untuk lebih proaktif mendata masyarakat yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Langkah ini dilakukan agar warga, khususnya kelompok kurang mampu, tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Instruksi tersebut disampaikan Halikinnor setelah menerima laporan langsung dari masyarakat terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang tidak aktif sehingga menghambat mereka dalam mengakses layanan kesehatan maupun bantuan sosial.
Ia meminta Dinas Sosial berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan serta melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) untuk melakukan pendataan dan membantu proses pengaktifan kembali kepesertaan warga yang memenuhi ketentuan.
“Saya sudah instruksikan Kepala Dinas Sosial bekerja sama dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mendata warga yang BPJS-nya tidak aktif supaya bisa diaktifkan kembali,” kata Halikinnor, Kamis (5/11/2026).
Menurut dia, persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan tidak boleh dianggap sekadar masalah administrasi. Sebab, status kepesertaan yang tidak aktif dapat berdampak langsung terhadap kemampuan masyarakat memperoleh pelayanan medis ketika sedang membutuhkan pengobatan.
Terlebih Pemkab Kotim telah mengalokasikan anggaran lebih dari Rp60 miliar setiap tahun untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC). Anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.
“Karena kita sudah mengeluarkan dana sampai Rp60 miliar setiap tahun untuk program Universal Health Coverage (UHC), supaya warga kita di Kotim tidak ada yang tidak bisa berobat. Jadi, mereka bebas berobat, ditanggung BPJS,” tegasnya.
Halikinnor menyayangkan apabila anggaran besar yang telah disiapkan pemerintah daerah belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya akibat masih adanya warga yang kepesertaan BPJS-nya tidak aktif, belum memperbarui data, atau bahkan belum terdaftar sebagai peserta.
“Kalau ada warga yang tidak punya BPJS atau kepesertaannya tidak aktif, apalagi mereka ingin berobat, segera laporkan supaya bisa kita upayakan agar BPJS-nya diaktifkan kembali,” ujarnya.
Selain persoalan jaminan kesehatan, Halikinnor juga meminta jajarannya lebih peka terhadap kondisi sosial masyarakat. Terutama warga lanjut usia, masyarakat yang hidup seorang diri, serta keluarga kurang mampu yang membutuhkan bantuan pemerintah.
Ia mencontohkan temuan seorang warga lanjut usia di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yang hidup tanpa keluarga dan tinggal di rumah dengan kondisi tidak layak huni. Menurutnya, kondisi seperti itu membutuhkan perhatian serius karena warga tersebut tidak hanya memerlukan jaminan kesehatan, tetapi juga bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (pri)
