SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) melalui optimalisasi peran Satuan Tugas (Satgas) Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini dilakukan untuk memastikan program strategis nasional tersebut berjalan sesuai ketentuan, memenuhi standar keamanan dan kualitas pangan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Selain memperketat pengawasan, Pemkab Kotim juga mendorong keterlibatan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) lokal agar pelaksanaan program MBG mampu memberikan dampak ganda. Tidak hanya terhadap peningkatan gizi masyarakat, tapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Komitmen tersebut ditegaskan Bupati Kotim Halikinnor saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas MBG bersama Wakil Bupati Irawati, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pimpinan perangkat daerah terkait di Gedung B Sekretariat Daerah Kotim, Senin (2/11/2026).
Dalam arahannya, Halikinnor mengakui, Satgas SPPG sebenarnya telah dibentuk sejak 12 Agustus 2025. Namun dalam perjalanannya, pelaksanaan tugas dan fungsi satgas belum berjalan maksimal karena masih terbatasnya pemahaman mengenai tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.
Menurut dia, penguatan kelembagaan menjadi penting agar satgas tidak sekadar terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap operasional SPPG di wilayah Kotim.
“Dengan adanya surat edaran terbaru dari Kementerian Dalam Negeri, sekarang sudah ada 14 indikator kewenangan yang menjadi pedoman bagi Satgas SPPG dalam melaksanakan tugasnya. Ini harus kita pahami dan jalankan secara optimal,” ujar Halikinnor.
Ia menjelaskan, kewenangan tersebut mencakup penilaian kelayakan operasional SPPG, pemberian rekomendasi perbaikan, hingga penghentian operasional apabila ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian terhadap ketentuan yang berlaku.
Pengawasan tersebut melibatkan perangkat daerah yang membidangi pertanian, pendidikan, kesehatan, pangan, serta instansi terkait lainnya. Dalam struktur satgas, sekretaris daerah bertindak sebagai ketua dengan dukungan forkopimda dan seluruh perangkat daerah terkait.
Di sisi lain, bupati juga menginginkan agar program MBG menjadi peluang menggerakkan perekonomian masyarakat Kotim. Menurutnya, kebutuhan bahan baku yang cukup besar untuk operasional SPPG seharusnya dimanfaatkan dengan melibatkan potensi produksi daerah.
Petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM hingga penyedia bahan pangan lokal diharapkan dapat mengambil bagian dalam rantai pasok program tersebut. Dengan demikian, perputaran ekonomi dari program MBG tidak hanya dinikmati penyedia layanan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat melalui terbukanya pasar bagi produk-produk lokal. (pri)
