JAKARTA – Presiden Indonesia Prabowo Subinato mengungkapkan rencana pemerintah untuk memperluas penyaluran pembiayaan bagi masyarakat produktif, khususnya petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah pedesaan maupun daerah tertinggal.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita Insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan,” ujar Presiden.
Pernyataan Prabowo ini disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis belum lama ini.
Rakornas yang dihadiri langsung Wakil Bupati Kapuas, Dodo mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Rakor ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan guna memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama petani, nelayan, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah,” kata Prabowo.
Presiden juga menekankan pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah hingga ke daerah-daerah, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan secara langsung.
Presiden berharap penguatan akses keuangan dapat menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat usaha produktif, serta mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Presiden menilai keberadaan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian penting dalam mendukung pemerataan akses keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun dan memperkuat kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.
Usai mengikuti kegiatan tersebut, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, menyampaikan bahwa keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kapuas dalam Rakornas TPAKD merupakan bentuk komitmen daerah untuk mendukung kebijakan nasional dalam memperluas akses keuangan masyarakat.
Menurutnya, akses terhadap layanan keuangan yang mudah, aman, dan terjangkau sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya dalam mendukung pengembangan UMKM dan usaha produktif masyarakat.
“Rakornas ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dalam memperluas akses keuangan masyarakat. Apa yang disampaikan Presiden menjadi dorongan bagi kita untuk terus meningkatkan upaya pemerataan layanan keuangan hingga ke daerah,” ujar Dodo.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kapuas akan terus mendukung berbagai program yang bertujuan meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, serta mendorong masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan keuangan secara produktif.
“Kita berharap akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, petani, dan sektor usaha produktif lainnya di Kabupaten Kapuas semakin terbuka. Dengan dukungan berbagai pihak, masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Wabup Dodo juga berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Kapuas berkomitmen untuk terus mendukung percepatan akses keuangan daerah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. (alx/hms)
