PALANGKA RAYA – Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Riska Agustin, mendampingi Gubernur Kalteng Agustiar Sabran menyalurkan bantuan pangan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Menurutnya, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok warga di tengah kondisi bencana yang turut berdampak pada aktivitas sehari-hari.
“Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan bahan pokok masyarakat di tengah kondisi bencana karhutla. Pemerintah daerah dan DPRD Kalteng terus berkomitmen hadir memberikan perlindungan serta dukungan nyata bagi seluruh warga,” katany, belum lama ini.
Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 1.000 paket bantuan pangan disalurkan kepada masyarakat. Setiap paket berisi beras lima kilogram, gula pasir satu kilogram, dan minyak goreng satu liter. Bantuan ini menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menghadapi dampak kebakaran hutan dan lahan.
Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Huma Betang Sejahtera sebesar Rp250 ribu per keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan tersebut diberikan kepada 1.484 penerima yang tersebar di Kelurahan Kumai Hilir, Kumai Hulu, dan Candi.
Riska menegaskan, bantuan bagi masyarakat terdampak perlu menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi.
“Kami berharap bantuan yang disalurkan ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dukungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten penting agar penanganan dampak bencana berjalan optimal.
“Dukungan seperti ini sangat diperlukan agar masyarakat tidak menghadapi dampak karhutla sendirian dan kebutuhan mereka tetap mendapat perhatian,” kata Riska.
DPRD Kalteng berharap penyaluran bantuan dan layanan dasar tersebut dapat berjalan tepat sasaran. Sinergi pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait perlu terus diperkuat agar kebutuhan masyarakat terdampak karhutla dapat tertangani, sekaligus memastikan bantuan menjangkau warga yang benar-benar memerlukan.(sep/*)
