PALANGKA RAYA – Pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palangka Raya Albert Tombak soal kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang disebut semakin terbatas dan terancam minus pada awal Oktober 2026 mendapat klarifikasi dari Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin.
Fairid menegaskan, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya masih memiliki anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menurutnya, persoalan sebelumnya berkaitan dengan mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang harus melalui proses pergeseran anggaran dalam APBD Perubahan.
“Supaya tidak terjadi miskomunikasi. Pada saat itu memang sedang dalam proses pengusulan dan pembahasan APBD Perubahan di DPRD. Dana tersebut berasal dari Belanja Tidak Terduga (BTT),” kata Fairid, Jumat (2/10/2026).
Ia menjelaskan, dana BTT tidak bisa langsung digunakan tanpa melalui mekanisme pergeseran anggaran. Saat itu, pembahasan APBD Perubahan masih berlangsung di DPRD sehingga proses pencairan belum dapat dilakukan.
Kini, APBD Perubahan telah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Fairid memastikan dana BTT dapat digunakan setelah seluruh mekanisme administrasi terpenuhi.
“Sekarang APBD Perubahan sudah selesai dan tinggal menunggu nomor register. Jadi, kalau ada kesimpangsiuran soal anggaran, sebenarnya bukan seperti itu,” ujarnya.
Fairid menyebut, hingga perubahan APBD, Pemko Palangka Raya telah mengeluarkan sekitar Rp4,8 miliar untuk penanganan karhutla.
“Jadi, kalau dikatakan tidak ada anggaran, sekali lagi perlu saya klarifikasi,” tegasnya.
Sebelumnya, Albert Tombak menyebut kondisi APBD Kota Palangka Raya semakin terbatas akibat penanganan karhutla yang berlangsung berbulan-bulan. Bahkan, ia menyatakan APBD terancam minus pada awal Oktober.
“APBD kita sudah tidak mampu lagi. Sebenarnya sampai awal Oktober APBD kita sudah minus,” kata Albert, sebagaimana dikutip dari unggahan DetikKalimantan.
Kondisi tersebut disebut turut berdampak terhadap pembayaran dana harian atau upah bagi personel yang terlibat dalam penanganan karhutla. Sebagian pembayaran disebut belum seluruhnya terselesaikan.
Fairid juga meluruskan pernyataannya dalam rapat bersama Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB terkait dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Ia menegaskan, pernyataan tersebut bukan berarti Pemko Palangka Raya tidak memiliki anggaran untuk menangani karhutla.
Menurutnya, yang dipersoalkan adalah dukungan pemerintah pusat bagi daerah yang turut terdampak kabut asap.
“Maksud saya adalah mempertanyakan, karena Palangka Raya juga merupakan salah satu daerah yang terdampak asap, mengapa kita tidak mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Fairid memastikan penanganan karhutla tetap berjalan meski terdapat dinamika dalam pengelolaan anggaran.
“Kita tetap bergerak setiap hari. Apa pun kondisi dan situasinya, tetap harus kita hadapi,” katanya.
Terkait pernyataan Sekda mengenai APBD yang disebut minus, Fairid menilai kemungkinan terjadi kekeliruan penyampaian.
“Mungkin saat itu Sekda hanya salah bicara,” tandasnya. (ifa)
