Fairid: Tinggal Proses Administrasi
PALANGKA RAYA – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin memastikan anggaran untuk pembayaran honor relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah tersedia dan sudah dialokasikan dalam perencanaan keuangan daerah.
Pencairan tinggal menunggu penyelesaian tahapan administrasi sesuai mekanisme pengelolaan APBD.
Hal itu disampaikan Fairid saat bertemu para relawan karhutla dalam kegiatan penyerahan bantuan dan peralatan di halaman Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Jumat (2/10/2026).
Ia menegaskan keterlambatan pembayaran bukan karena pemerintah menahan hak para relawan.
“Ada yang bertanya mengapa pembayaran belum dilakukan. Saya tegaskan, kami bersama seluruh jajaran, termasuk DPRD, tidak pernah menahan pembayaran tersebut. Namun dalam administrasi APBD ada proses yang harus dilalui dan tidak bisa dilakukan secara serta-merta,” katanya.
Menurutnya, dana pembayaran relawan bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT).
Karena itu, anggaran tersebut harus melalui mekanisme pergeseran terlebih dahulu sebelum dapat digunakan oleh BPBD untuk proses pencairan kepada para relawan.
Pengajuan pembayaran tahap kedua dan ketiga bertepatan dengan proses penyelesaian APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.
Kondisi tersebut membuat proses pergeseran anggaran belum dapat dilakukan sebelum seluruh tahapan pembahasan APBD Perubahan diselesaikan.
“Karena dananya berasal dari BTT, maka harus dilakukan pergeseran anggaran terlebih dahulu. APBD Perubahan harus diselesaikan sebelum dana tersebut dapat digeser ke BPBD untuk kemudian dicairkan,” ujar Wali Kota Fairid.
Kini pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD telah rampung. Pemko Palangka Raya tinggal menunggu nomor register sebagai tahapan akhir sebelum anggaran dapat diproses lebih lanjut.
Fairid berharap proses tersebut segera selesai sehingga pembayaran dapat disalurkan kepada seluruh relawan yang telah bekerja di lapangan.
“Semua proses sudah selesai dan kami mendapat dukungan dari DPRD. Sekarang tinggal menunggu nomor register. Mudah-mudahan bisa segera terbit sehingga pencairan dapat dilakukan secepatnya,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menegaskan kebutuhan anggaran untuk pembayaran relawan sudah diperhitungkan dan dialokasikan dalam perencanaan keuangan daerah.
Dengan demikian, persoalan yang saat ini masih berjalan berada pada tahapan administrasi pencairan, bukan ketiadaan anggaran.
“Seluruh kebutuhan yang diajukan sudah kami anggarkan. Jadi dananya memang sudah tersedia, tinggal menunggu tahapan administrasi selesai,” tegasnya.
Orang nomor satu di jajaran Pemerintahan Kota Palangka Raya itu menilai keberadaan relawan menjadi bagian penting dalam pengendalian karhutla yang hingga kini masih dilakukan secara intensif.
Para relawan telah bekerja sejak pagi hingga malam bersama pemerintah, TNI, Polri dan unsur terkait lainnya.
“Bantuan yang kami berikan ini merupakan bentuk perhatian sekaligus dukungan moril kepada para relawan. Kami mengetahui dan mengapresiasi kerja keras mereka yang setiap hari turut membantu pemerintah dalam penanganan karhutla,” pungkas Fairid. (ter)
