PALANGKA RAYA – Angka kemiskinan Kalimantan Tengah (Kalteng) yang masih mencapai 5,09 persen dari jumlah penduduk Kalteng menjadi perhatian Anggota DPRD Kalteng, Wengga Febri Dwi Tananda.
Ia meminta penyusunan APBD 2027 hendaknya tidak hanya berorientasi pada besarnya anggaran, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi pengentasan kemiskina di Kalteng.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Kalteng pada Maret 2026 mencapai 5,09 persen atau sekitar 146,71 ribu orang. Kemiskinan di wilayah perdesaan tercatat 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan perkotaan sebesar 4,86 persen.
Wengga mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah. Menurutnya, program yang disusun dalam APBD 2027 harus menjawab persoalan masyarakat secara langsung.
“Dengan angka kemiskinan yang masih 5,09 persen, tentu ini harus menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Anggaran yang disiapkan harus benar-benar diarahkan untuk memberikan manfaat dan dampak yang dirasakan masyarakat,” katanya usai Rapat Badan Anggaran, Senin (29/9).
Ia menilai kesenjangan kemiskinan menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih tepat sasaran. Program pembangunan, tidak boleh hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan.
“Kita harus membuka akses ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa,” ujarnya.
Wengga menegaskan keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran. Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah hasil yang diterima masyarakat setelah program tersebut dijalankan.
“Jangan sampai kita hanya melihat berapa besar anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah apa hasilnya, berapa banyak masyarakat yang terbantu dan apakah program itu benar-benar mampu mengurangi kemiskinan,” tegasnya.
Wengga mendorong agar pembahasan RAPBD 2027 diarahkan pada program dengan indikator manfaat yang jelas, terutama peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan.(sep/*)
