PALANGKA RAYA – Antrean bahan bakar minyak (BBM) kembali mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Palangka Raya. DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) meminta pemerintah segera mengambil langkah antisipatif agar antrean tidak semakin parah.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah mengatakan pemerintah perlu bergerak cepat menyikapi kondisi tersebut. Terlebih, antrean kembali terjadi ketika kabut asap masih menyelimuti sejumlah kawasan Palangka Raya.
“Kita imbau aja kepada pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah secepatnyalah supaya tidak terjadi seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” katanya, Selasa (8/9).
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan pengaturan distribusi BBM berjalan dengan baik. Apabila pasokan tidak tersebar secara merata, kondisi tersebut berpotensi membuat masyarakat menumpuk di SPBU tertentu dan memperpanjang antrean hingga mengganggu arus lalu lintas.
Nafsiah menilai persoalan distribusi juga perlu dilihat dari kondisi di lapangan. Jika ada kendala dalam pengiriman, pemerintah harus segera melakukan penyesuaian agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak menimbulkan antrean panjang di berbagai titik.
“Harus diatur sedemikian rupalah. Seperti jalur khusus untuk lansia dan ojek online itu agar lekas di realisasikan,” ujarnya.
Menurutnya, pola distribusi yang teratur dapat mencegah terjadinya penumpukan BBM di satu lokasi, sementara kebutuhan masyarakat di wilayah lain belum terpenuhi.
Ia juga meminta pemerintah tidak menunggu sampai antrean semakin meluas baru mengambil tindakan. “Jadi kita berharap langkah-langkah antisipatiflah dari pemerintah segera mungkin,” tegas Nafsiah.
DPRD Kalteng mendorong pemerintah bersama pihak terkait melakukan pemantauan terhadap distribusi dan kondisi antrean di SPBU. Langkah cepat diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus mencegah antrean BBM kembali mengganggu aktivitas warga dan lalu lintas di Kalteng.(sep/*)
