PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta tidak hanya mengandalkan anggaran besar untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) setelah kebakaran meluas. Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan harus menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran 2027.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Sri Ani Rintuh. Dia minta pemko evaluasi menyeluruh penanganan karhutla dan kabut asap yang terjadi sepanjang 2026.
Menurut dia, evaluasi tersebut penting agar berbagai kelemahan penanganan di lapangan tidak kembali terjadi tahun berikutnya. Penyusunan anggaran juga harus berdasarkan kebutuhan nyata dan program yang terbukti efektif.
“Anggaran 2027 harus digunakan secara tepat dan tidak boros. Kita harus belajar dari kejadian 2026 agar karhutla dan kabut asap tidak kembali terulang,” tegas Sri Ani saat rapat evaluasi dan rekomendasi status tanggap darurat karhutla Kota Palangka Raya di BPBD Kota Palangka Raya, Selasa (8/9/2026).
Dia menilai, anggaran penanganan karhutla seharusnya lebih banyak diarahkan pada pencegahan dan kesiapsiagaan sejak awal.
Beberapa hal yang perlu diperkuat, yaitu pemetaan wilayah rawan, patroli, pembasahan lahan, ketersediaan sumber air, sarana pemadam, hingga kesiapan personel sebelum memasuki periode rawan kebakaran. “Jangan sampai kita menghabiskan anggaran setiap tahun untuk memadamkan api, tetapi akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat sehingga anggaran yang dikeluarkan benar-benar memberikan hasil,” ujarnya.
Sri Ani juga mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan program.
Menurut dia, setiap rupiah yang dialokasikan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Efektivitas program dalam mencegah dan menangani karhutla harus menjadi perhatian utama.
Dia berharap hasil evaluasi penanganan karhutla 2026 dapat menjadi dasar dalam menyusun program 2027. Kelemahan yang ditemukan di lapangan harus diperbaiki, sedangkan kebutuhan yang terbukti efektif perlu diperkuat.
Sri Ani menegaskan keberhasilan penanganan karhutla tidak diukur dari seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari kemampuan pemerintah mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi masyarakat dari ancaman kabut asap. “Target kita bukan sekadar anggaran terserap, tetapi bagaimana 2027 masyarakat tidak lagi mengalami kondisi seperti 2026. Itu yang harus menjadi ukuran keberhasilan,” pungkasnya. (ifa)
