KUALA KAPUAS – Wakil Bupati Kapuas Dodo membuka secara resmi Musyawarah Daerah (Musda) Penetapan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (APDESNAS) Kabupaten Kapuas Tahun 2026, di Aula Tingang Menteng Kantor Bupati Kapuas, Senin (31/8).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kapuas Dodo menyampaikan bahwa keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukan hanya merupakan bagian dari struktur pemerintahan.
Menurutnya, BPD memiliki posisi strategis sebagai mitra Pemerintah Desa dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, transparan, partisipatif, serta berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Saya memberikan penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas keberadaan Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kapuas. Forum ini telah menjadi ruang untuk membangun komunikasi, bertukar pengalaman, menyampaikan aspirasi sekaligus memperkuat kebersamaan di antara para anggota BPD,” ujar Dodo.
Ia menyadari bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD tentu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Kondisi dan karakteristik setiap desa berbeda, demikian pula dengan persoalan yang dihadapi oleh masing-masing Desa.
“Apa yang telah dilakukan oleh Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kapuas selama ini patut kita apresiasi dan kita lanjutkan dalam bentuk organisasi yang lebih kuat serta memiliki jaringan yang lebih luas,” katanya.
Lebih lanjut, Wabup menyampaikan terima kasih kepada Forum Komunikasi BPD Kabupaten Kapuas yang telah bersedia bertransformasi menjadi bagian dari APDESNAS.
Menurutnya, transformasi tersebut bukan sekadar perubahan nama organisasi, tetapi merupakan langkah untuk memperkuat kelembagaan, memperluas jaringan komunikasi dan meningkatkan kapasitas anggota BPD dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Dengan bergabung ke dalam APDESNAS, saya berharap para anggota BPD di Kabupaten Kapuas dapat semakin memiliki ruang untuk belajar, berkomunikasi, menyampaikan aspirasi, serta membangun jaringan dengan BPD di tingkat regional maupun nasional,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Kapuas memiliki kepentingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik, mengingat desa merupakan salah satu ujung tombak pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Ke depan, komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kapuas, pemerintah desa, BPD dan DPC APDESNAS harus terus kita bangun. Apabila terdapat persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, mari kita duduk bersama. Apabila ada aspirasi masyarakat yang perlu diperjuangkan, mari kita komunikasikan bersama. Dan apabila ada program pembangunan yang perlu dikawal, mari kita kawal bersama-sama,” ajaknya.
Wabup meyakini, pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang berjalan sendiri, melainkan pemerintahan yang mampu membangun kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, dirinya berpesan kepada seluruh anggota BPD di Kabupaten Kapuas agar terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat. (alx/hms)
