TAMIANG LAYANG – Pemerintah Kabupaten Barito Timur mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD-P) 2026 dengan nilai mencapai Rp1.020.668.215.756,85 atau sekitar Rp1,02 triliun.
Angka tersebut mengalami peningkatan Rp26,49 miliar atau 2,66 persen dibandingkan APBD murni 2026. Namun kenaikan tersebut bukan sekedar perubahan angka dalam postur anggaran, melainkan diarahkan untuk menyesuaikan program pembangunan dengan kondisi fiskal dan kebutuhan masyarakat yang berkembang sepanjang tahun berjalan.
Pengajuan APBD Perubahan tersebut disampaikan Bupati Barito Timur M Yamin dalam rapat paripurna DPRD Bartim, Selasa (18/8/2026).
Dalam pidato pengantar nota keuangan, Bupati M Yamin menjelaskan, perubahan APBD diperlukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap perkembangan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun anggaran 2026.
Menurut Yamin, penyesuaian anggaran penting dilakukan agar program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus menyesuaikan dinamika pendapatan dan belanja daerah.
Dengan nilai perubahan yang menembus Rp1 triliun, pemerintah daerah menegaskan, setiap rupiah anggaran harus memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.
Arah kebijakan anggaran tetap ditempatkan pada sektor yang berkaitan langsung kebutuhan dasar masyarakat. Terutama pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Selain itu, anggaran juga diarahkan untuk mendukung berbagai kebutuhan prioritas daerah serta program yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
Bupati menekankan, pengelolaan APBD harus secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. “Pemerintah daerah dan DPRD memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan anggaran digunakan secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Setelah diajukan, RAPBD Perubahan 2026 selanjutnya akan memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Bartim. Pembahasan akan dilakukan melalui pandangan fraksi hingga rapat kerja dengan perangkat daerah untuk mencermati setiap perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
Pemerintah daerah berharap proses pembahasan dapat berjalan konstruktif dan sesuai jadwal, sehingga perubahan APBD dapat segera ditetapkan dan dilaksanakan. (cak/ens)
