PALANGKA RAYA – Suasana Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Integritas dan Pencegahan Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Aula Jayang Tingang II Kantor Gubernur Kalteng Palangka Raya, Kamis (13/8), tampak berbeda dari biasanya. Kegiatan yang diikuti sejumlah pimpinan daerah se-Kalimantan, mulai dari gubernur, bupati, wali kota hingga ketua DPRD, justru berlangsung dengan akses media yang terbatas. Awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat, sementara akses menuju lokasi dijaga oleh personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya karena kegiatan mengangkat tema penguatan integritas dan pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penjagaan Satpol PP membuat suasana di sekitar ruang rapat terkesan lebih tertutup dibanding kegiatan pemerintahan pada umumnya, di mana wartawan biasanya masih diberikan ruang untuk mengambil gambar maupun mengikuti bagian tertentu dari agenda. Belum diketahui alasan pasti pembatasan akses tersebut.
Pembatasan akses media ini menjadi perhatian tersendiri di tengah sorotan publik terkait kebakaran Gedung Kesra serta dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintahan daerah. Meski belum ada informasi yang memastikan kedua persoalan tersebut menjadi materi pembahasan rapat, kehadiran para pimpinan daerah se-Kalimantan membuat publik menanti penjelasan mengenai substansi pertemuan. Transparansi dari pihak penyelenggara dinilai penting agar agenda yang membawa semangat pemberantasan korupsi tersebut tidak justru menimbulkan spekulasi karena berlangsung dengan akses yang terbatas bagi awak media.(sep)
