PALANGKA RAYA – Kabar kurang mengenakan datang dari Kementrian Dalam Negeri (Mendagri). Kebijakan efisiensi anggaran diproyeksikan berlanjut pada tahun 2027.
Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar pengelolaan APBD tetap dilakukan secara efisien, dengan belanja diarahkan pada program yang benar-benar menjadi prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat.
Kebijakan pemerintah pusat tersebut mendapat reaksi dari kalangan DPRD Kalteng). Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Sudarsono menilai efisiensi yang berlanjut pada tahun 2027 akan berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah. Apalagi ruang fiskal Kalteng mengalami penurunan cukup besar.
“Pasti. Tasti tertekan. Karena anggaran kita (sebelumnya) sampai Rp10 triliun (2025), sekarang tinggal Rp5,4 triliun (2026). Itu pasti terganggu,” katanya, Selasa (11/8).
Menurutnya, pemerintah daerah kini dituntut lebih cermat menentukan penggunaan anggaran. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, setiap program harus benar-benar dihitung agar kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan prinsip efisiensi yang diminta pemerintah pusat.
Arahan Mendagri mengenai efisiensi anggaran pada 2027 juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyusunan APBD. DPRD berharap pemerintah provinsi harus mampu memilah program yang bersifat prioritas dan memastikan mengurangi belanja yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.
“Cuman kita belum tahu. Pemerintah provinsi seperti apa dia memanfaatkan keuangan kita tersisa sedikit itu dengan sebaik-baiknya,” ujar Sudarsono.
Sudarsono mengaku belum dapat memastikan secara rinci bagaimana struktur APBD Kalteng 2027 apabila kebijakan efisiensi kembali diberlakukan. Namun, ia berharap kondisi perekonomian membaik sehingga kemampuan keuangan daerah ikut mengalami peningkatan.
“Di tahun 2027 (APBD) murni pun seharusnya kita ada peningkatan dibanding 2026. Mudah-mudahan di pertengahan 2027 pas kita jalan ada lagi peningkatan-peningkatan, tentu disesuaikan dengan perubahan anggaran,” jelasnya.
DPRD Kalteng berharap efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pengurangan belanja, tetapi juga mendorong pemerintah daerah semakin efektif dalam menggunakan anggaran. Peningkatan pendapatan daerah, penajaman program prioritas, serta evaluasi terhadap belanja yang kurang produktif agar keterbatasan fiskal tidak menghambat pembangunan Kalteng pada 2027.(sep/*)
