PALANGKA RAYA – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih cermat menyusun belanja daerah dalam KUA-PPAS 2027. Hal ini untuk memastikan setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas dan sesuai kebutuhan pembangunan.
Dalam rapat gabungan DPRD Kalteng, Senin (10/8), Ketua Banggar DPRD Kalteng, Arton S Dohong mengatakan pembahasan belanja menjadi bagian penting setelah legislatif bersama TAPD menyelesaikan pencermatan terhadap sisi pendapatan.
Menurutnya, setiap komponen belanja harus dilihat secara detail agar perencanaan yang disusun tidak menimbulkan persoalan saat pelaksanaan. “Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” ujarnya dalam sambutan pengantar.
Ia menyebut, sejumlah pos menjadi perhatian Banggar, terutama belanja pegawai serta belanja barang dan jasa. Termasuk pula belanja subsidi dan komponen lainnya yang perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta kebutuhan program yang akan dijalankan.
Pencermatan tersebut juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara perencanaan dengan realisasi belanja. Banggar meminta TAPD menyiapkan data pendukung secara rinci, sehingga setiap angka yang tercantum dalam rancangan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. “Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” kata Arton.
Pembahasan KUA-PPAS tersebut turut melibatkan sejumlah perangkat daerah yang menjadi mitra kerja DPRD Kalteng. Kehadiran perangkat daerah dinilai penting agar pertanyaan dan catatan Banggar dapat langsung memperoleh penjelasan teknis, sekaligus memperjelas kebutuhan anggaran masing-masing sektor.
Arton menegaskan pembahasan belum selesai dan masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Setiap persoalan yang membutuhkan penjelasan tambahan diminta dicatat untuk dibahas kembali bersama TAPD agar penyusunan anggaran 2027 lebih terukur.
“Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD,” ungkapnya.
DPRD Kalteng berharap seluruh perangkat daerah disiplin mengikuti agenda pembahasan lanjutan, termasuk ketika diperlukan rapat hingga malam hari. Langkah tersebut diperlukan agar pembahasan berjalan efektif dan seluruh komponen belanja dapat dicermati sebelum KUA-PPAS 2027 ditetapkan.(sep/*)
