PALANGKA RAYA – Gangguan pasokan listrik yang masih dirasakan masyarakat Kota Palangka Raya mendapat perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dewan minta PT PLN (Persero) segera menuntaskan persoalan tersebut dan memastikan komitmen pemulihan yang telah disampaikan benar-benar terealisasi di lapangan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery mengatakan, masyarakat membutuhkan kepastian pelayanan kelistrikan dapat kembali normal dan berjalan secara andal.
Menurut dia, komitmen PLN dalam rapat dengar pendapat (RDP) harus dibuktikan melalui langkah nyata, bukan sekadar target. “Kami mengapresiasi komitmen PLN yang menargetkan kondisi kelistrikan kembali normal. Namun masyarakat membutuhkan bukti, bukan janji. Jangan sampai target tersebut kembali bergeser, sementara masyarakat terus dirugikan akibat pemadaman listrik,” tegasnya, Senin (10/8/2026).
Khemal menjelaskan, gangguan listrik tidak hanya mengganggu kenyamanan rumah tangga, tapi juga berdampak terhadap berbagai aktivitas masyarakat.
Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pelayanan publik, hingga kegiatan ekonomi turut merasakan dampak dari pasokan listrik yang belum stabil.
Dijelaskannya, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi, menghambat produktivitas usaha, serta meningkatkan risiko kerusakan peralatan elektronik milik masyarakat.
Sektor peternakan dan pelayanan publik juga dinilai dapat mengalami gangguan apabila kondisi kelistrikan belum segera dipulihkan. “Pemadaman listrik telah menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM, mengganggu aktivitas ekonomi, berpotensi merusak peralatan elektronik, hingga menurunkan produktivitas sektor peternakan dan pelayanan publik,” ujarnya.
“Kami meminta PLN memberikan informasi perkembangan perbaikan secara berkala dan terbuka kepada masyarakat. Transparansi penting agar warga mengetahui sejauh mana proses penanganan yang sedang berjalan,” ucap Khemal.
Khemal menegaskan, DPRD akan terus mengawal komitmen PLN hingga kondisi kelistrikan benar-benar membaik. Jika sampai akhir Agustus belum terdapat perbaikan sesuai target yang disampaikan, DPRD membuka kemungkinan kembali memanggil PLN meminta penjelasan.
“Kami berharap PLN menjadikan momentum ini sebagai pembuktian bahwa pelayanan kepada masyarakat benar-benar menjadi prioritas,” pungkasnya. (ifa/ens)
