PALANGKA RAYA – Gangguan kesehatan akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemadaman listrik bergilir menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya.
Kondisi tersebut dinilai semakin menambah beban masyarakat karena berdampak pada aktivitas sehari-hari hingga keberlangsungan usaha.
Sekretaris Komisi III DPRD Palangka Raya Rana Muthia Oktari menyampaikan keprihatinannya atas kondisi Kota Palangka Raya yang kembali diselimuti kabut asap akibat karhutla, di tengah masih berlangsungnya pemadaman listrik bergilir yang dikeluhkan warga.
Menurut Rana, dua persoalan tersebut memberikan dampak langsung terhadap masyarakat, terutama pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat terganggunya operasional hingga risiko kerusakan peralatan elektronik.
“Kami prihatin dengan kondisi yang dihadapi masyarakat. Kabut asap mulai mengganggu kesehatan, sementara pemadaman listrik bergilir juga berdampak pada aktivitas usaha dan bahkan memicu kekhawatiran terjadinya kebakaran rumah akibat penggunaan lilin maupun peralatan listrik ketika aliran listrik kembali menyala,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).
Ia meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait terus memperkuat penanganan karhutla agar kabut asap tidak semakin meluas. Selain itu, koordinasi dengan PLN juga perlu ditingkatkan untuk meminimalkan dampak pemadaman listrik terhadap masyarakat.
Rana turut mengimbau masyarakat agar tetap waspada selama musim kemarau dengan menggunakan masker saat kualitas udara memburuk, menghemat penggunaan listrik, serta memastikan instalasi listrik di rumah dalam kondisi aman guna mencegah risiko kebakaran.
Selain itu, dia berharap bantuan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak dapat disiapkan apabila kondisi kabut asap dan gangguan kelistrikan berlangsung cukup lama.
“Sinergi antara pemerintah, PLN, aparat, dan masyarakat sangat diperlukan agar penanganan karhutla berjalan optimal serta pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga di tengah berbagai tantangan musim kemarau,” tandasnya. (ifa)
