PALANGKA RAYA – Gelombang kemarahan masyarakat terhadap pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Tengah mencapai titik didih.
Setelah berbulan-bulan menghadapi listrik yang padam tanpa kepastian, ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) mendatangi Kantor PLN UP3 Palangka Raya, Selasa (28/7).
Mereka membawa satu pesan tegas, PLN harus bertanggung jawab atau bersiap menghadapi aksi yang lebih besar.
Suasana di depan kantor PLN sempat memanas. Massa berhadapan dengan aparat kepolisian yang berjaga, membentangkan spanduk bernada protes, mencoret tembok sebagai simbol mosi tidak percaya, hingga menutup sementara akses masuk kantor. Ketegangan baru mereda setelah perwakilan massa diperbolehkan menyampaikan tuntutan.
Namun kekecewaan belum surut. Massa menilai aksi mereka tidak mendapat respons yang diharapkan karena General Manager PLN UID Kalselteng tidak berada di Palangka Raya dan tidak menemui mereka secara langsung.
“Kami datang mencari solusi, bukan mencari keributan. Tapi kalau pimpinan wilayah saja tidak mau menemui masyarakat, besok kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegas perwakilan Aliansi GPG, Fiteli Waruru.
Ia mengatakan, pemadaman bergilir yang terus terjadi bukan lagi sekadar gangguan teknis, melainkan telah mengganggu aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat di Kalimantan Tengah.
“Hari ini kami meminta kepastian penyelesaian. Pemadaman ini sudah berlangsung berbulan-bulan dan tidak hanya terjadi di Palangka Raya, tetapi juga di berbagai daerah di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Aliansi GPG juga mendesak pencopotan General Manager PLN UID Kalselteng beserta jajaran manajemen yang dinilai gagal mengatasi persoalan listrik. Selain itu, mereka menuntut adanya kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
Ia juga menolak tawaran komunikasi melalui sambungan video.
“Video call tidak. Kami ingin General Manager hadir langsung, berdiri di hadapan masyarakat dan mendengar sendiri keluhan warga,” tandasnya.
Di sisi lain, Asisten Manager Keuangan dan Umum PLN UP3 Palangka Raya, Gian Wijaya, memastikan seluruh tuntutan akan diteruskan kepada pimpinan wilayah.
“Semua tuntutan hari ini akan kami sampaikan kepada Pak GM dan kami menunggu arahan dari beliau,” ujarnya.
Menurut Gian, pemadaman bergilir dipicu gangguan pada tiga pembangkit besar yang mulai terjadi sejak 22 Juli. Kerusakan terjadi di PLTU Asam-Asam dan pembangkit listrik IPP, meliputi generator serta water boiler yang membutuhkan waktu perbaikan.
Ia menjelaskan, sistem kelistrikan Kalimantan merupakan jaringan interkoneksi. Ketika beberapa pembangkit besar mengalami gangguan secara bersamaan, pasokan listrik tidak mampu memenuhi kebutuhan sehingga PLN terpaksa menerapkan manajemen beban melalui pemadaman bergilir.
“Pemulihan dilakukan bertahap. Tambahan pasokan diperkirakan mulai masuk pada akhir bulan, sedangkan tiga pembangkit yang mengalami gangguan ditargetkan pulih sekitar minggu kedua Agustus,” jelasnya.
PLN juga menyebut mekanisme pemberian kompensasi kepada pelanggan telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025 dan akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di tengah aksi, suara paling keras datang dari para peternak ayam broiler. Mereka mengaku menjadi korban akibat pemadaman listrik yang datang tanpa kepastian.
Perwakilan peternak, Satrio, menyebut kerugian yang dialami telah mencapai ratusan juta rupiah karena ribuan ayam mati kehabisan oksigen saat aliran listrik terputus.
“Kalau listrik padam mendadak, bisa sampai lima ribu ekor ayam mati. Kalau besok tidak ada keputusan yang jelas, kami akan membawa ayam-ayam yang mati ke sini. Bahkan kami siap membawa sekitar 10 pikap bangkai ayam sebagai bukti kerugian kami,” katanya.
Menurutnya, seluruh kandang menggunakan sistem closed house yang sangat bergantung pada pasokan listrik. Genset hanya berfungsi sebagai cadangan dan tidak dirancang bekerja tanpa henti mengikuti jadwal pemadaman yang berubah-ubah.
“Kalau genset ikut bermasalah, suplai oksigen berhenti. Dalam hitungan menit ayam bisa mati massal,” ujarnya.
Satrio berharap PLN tidak hanya menyampaikan permohonan maaf, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami masyarakat.
“Kalau kami terus hidup dengan genset, lalu apa fungsi PLN? Ini bukan hanya soal peternak, tetapi juga bisa memicu kenaikan harga ayam dan akhirnya masyarakat yang ikut menanggung akibatnya,” pungkasnya. (sep/rdo/ens)
