KUALA KURUN – Inflasi tidak akan turun hanya karena banyaknya rapat. Harga kebutuhan pokok juga tidak akan stabil jika pemerintah daerah hanya menjadi penonton. Pesan itulah yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Wakil Bupati (Wabup) Gunung Mas Efrensia LP Umbing secara virtual melalui zoom meeting dari Ruang Rapat Organisasi Setda Lamandau, Senin (20/7/2026).
Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing mengatakan, dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Mendagri M Tito Karnavian itu bukan sekadar agenda rutin mingguan.
“Forum itu menjadi pengingat bahwa pemerintah daerah dituntut bergerak cepat membaca situasi di lapangan, memastikan harga kebutuhan pokok tetap terkendali, serta menjamin masyarakat tidak menjadi korban gejolak pasar,” katanya.
Menurut dia, pemerintah pusat menyoroti perkembangan inflasi nasional, fluktuasi harga berbagai komoditas strategis, hingga langkah-langkah konkret yang wajib dilakukan pemerintah daerah agar distribusi pangan tetap lancar. “Sebab, ketika pasokan tersendat, harga akan melonjak, dan masyarakat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya,” ujar Efrensia.
Dijelaskannya, pemerintah daerah diminta tidak hanya menunggu kondisi memburuk. Pengawasan terhadap harga di pasar, kelancaran distribusi barang, koordinasi dengan instansi terkait, hingga pelaksanaan operasi pasar bila diperlukan harus menjadi langkah nyata, bukan sekadar wacana.
Namun pembahasan rakor, ujar dia, tidak berhenti pada persoalan inflasi. Pemerintah pusat juga mengevaluasi kesiapan daerah dalam mendukung Program 3 juta rumah, salah satu program strategis nasional yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
“Dalam evaluasi tersebut, pemerintah daerah diminta mempercepat penyediaan lahan, memangkas hambatan perizinan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor. Program besar ini dinilai tidak akan berjalan maksimal apabila pemda masih terjebak pada birokrasi yang lamban,” sebutnya.
Bagi Kabupaten Gunung Mas, tambah dia, momentum ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Stabilitas harga pangan harus terjaga, sementara akses masyarakat terhadap rumah layak juga harus terus diperluas.
Melalui rakor ini, katanya, pemerintah pusat kembali menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan percepatan Program 3 juta rumah bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri-sendiri.
“Keduanya menuntut kerja cepat, koordinasi yang solid, serta keberanian pemda mengambil langkah nyata demi menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tukas Wabup. (nya)
