PALANGKA RAYA – Persoalan keterbatasan kursi di jenjang sekolah menengah pertama (SMP) kembali menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya.
Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani. Mengingat jumlah lulusan sekolah dasar (SD) setiap tahun masih lebih besar dibandingkan kapasitas SMP yang tersedia.
Wakil Ketua I Komisi III DPRD Palangka Raya Dede Ardiansyah mengakui bahwa jumlah lulusan SD di Kota Palangka Raya saat ini memang lebih banyak dibandingkan daya tampung sekolah menengah pertama (SMP).
Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerimaan peserta didik baru.
Dede mengatakan, persoalan utama bukan semata pada penambahan ruang kelas, melainkan pada perhitungan kebutuhan riil berdasarkan jumlah lulusan SD dan kapasitas SMP yang ada.
Ia menilai, jika penambahan dilakukan tanpa kajian yang matang, maka kebijakan tersebut justru tidak akan menyelesaikan masalah. “Kami akui memang lulusan SD lebih banyak daripada daya tampung SMP. Tapi tidak masuk akal kalau kami tambah sampai 15 ruangan tanpa melihat kebutuhan dan pemerataan yang ada,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (14/7/2026).
Menurut dia, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan yang lebih akurat terhadap sebaran lulusan SD, kapasitas sekolah, serta kebutuhan ruang belajar di setiap wilayah. Dengan demikian, kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan tidak hanya bersifat sementara.
Ia juga menekankan pentingnya solusi jangka panjang, seperti pemerataan pembangunan sekolah, penambahan rombongan belajar secara proporsional, serta peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di wilayah yang memang membutuhkan.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana anak-anak kita tetap tertampung dengan baik, tanpa harus memaksakan penambahan yang tidak efektif. Jadi harus ada perencanaan yang benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” katanya.
Dede berharap persoalan daya tampung SMP segera mendapat perhatian serius agar tidak menghambat akses pendidikan bagi lulusan SD di Palangka Raya. Menurutnya, DPRD akan terus mendorong pemerintah kota untuk mencari solusi terbaik demi menjamin hak pendidikan seluruh anak. (ifa)
