PALANGKA RAYA – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Mukarramah menegaskan, bahwa upaya efisiensi melalui penataan organisasi perangkat daerah (OPD) harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menurut dia, penyesuaian struktur organisasi merupakan langkah yang wajar dilakukan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan dan kondisi fiskal. Namun setiap kebijakan harus disusun berdasarkan kajian yang matang agar mampu meningkatkan efektivitas birokrasi.
“Setiap perubahan struktur organisasi harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan beban kerja, tugas dan fungsi perangkat daerah, serta dampaknya terhadap pelayanan masyarakat,” katanya, Senin (6/7/2026).
Mukarramah menilai penggabungan OPD dapat diterapkan apabila terdapat perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi saling berkaitan. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan birokrasi yang lebih sederhana sekaligus meningkatkan efisiensi kerja.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru memperlambat pelayanan kepada masyarakat. “Jika ada OPD yang memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan, tentu bisa dipertimbangkan untuk digabungkan. Tetapi jangan sampai tujuan efisiensi justru menimbulkan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menilai penataan organisasi menjadi salah satu strategi pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan fiskal, termasuk penyesuaian anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
“Yang paling penting adalah bagaimana anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk program-program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Efisiensi harus bermuara pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik,” tutup Mukarramah. (ifa)
