PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Ampera A.Y. Mebas menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Menurutnya ini adalah indikasi bahwa perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah belum optimalnya.
Menurutnya, apabila setelah dokumen pertanggungjawaban dibahas DPRD ternyata nilai SiLPA cukup besar, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius. “Kalau nanti ternyata SiLPA-nya besar, itu menjadi pertanda bahwa perencanaan dan pelaksanaan program belum maksimal. Nanti akan kita lihat secara detail penyebabnya,” ujar Ampera usai mengikuti rapat paripurna penyampaian, Kamis (25/6).
Ia menegaskan DPRD Kalteng belum dapat menarik kesimpulan sebelum mencermati secara menyeluruh dokumen pertanggungjawaban APBD. Pembahasan nantinya akan difokuskan pada komposisi SiLPA untuk mengetahui apakah sisa anggaran tersebut muncul karena efisiensi belanja atau justru akibat program yang tidak terlaksana.
”Kalau SiLPA itu berasal dari efisiensi, misalnya hasil lelang atau penghematan anggaran, tentu berbeda. Tetapi kalau sebagian besar karena kegiatan tidak berjalan, itu yang harus dievaluasi agar tidak terulang,” kata Ampera.
Mantan Bupati Barito Timur dua periode ini menambahkan DPRD Kalteng juga akan melihat kemungkinan adanya keterlambatan pelaksanaan kegiatan maupun proses pengadaan barang dan jasa yang menyebabkan anggaran tidak terserap hingga akhir tahun.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan APBD sehingga anggaran daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(sep/*)
