PALANGKA RAYA – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat apresiasi dari DPRD. Meski demikian, kalangan dewan tetap akan mengawasai penyelesaian sejumlah catatan dan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Purdiono menilai capaian WTP menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Namun ia mengingatkan bahwa opini tersebut tidak berarti seluruh persoalan telah selesai.
“Tentu saja itu merupakan pelaporan yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh BPK. Sekalipun kita mendapat WTP, tentu masih ada catatan dari BPK yang harus menjadi perhatian bersama terutama kalangan dewan,” ujarnya, Jumat (19/6).
Ia menyebut beberapa temuan masih memerlukan klarifikasi dan tindak lanjut dari organisasi perangkat daerah terkait. Salah satunya berkaitan dengan temuan yang berpotensi menyalahi aturan dan menjadi bagian dari rekomendasi yang diberikan BPK kepada pemerintah provinsi.
Menurut Purdiono, keberhasilan mempertahankan opini WTP harus dibarengi dengan keseriusan menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan. Hal itu penting agar tata kelola keuangan daerah tidak hanya baik di atas laporan, tetapi juga dalam pelaksanaan di lapangan.
“Kita mengapresiasi pemerintah provinsi karena kinerja pelaporan keuangannya semakin baik dari tahun ke tahun. Tetapi rekomendasi yang diminta oleh BPK juga harus segera diselesaikan. Jangan sampai catatan yang ada berulang pada pemeriksaan berikutnya,” katanya.
Lebih lanjut, Purdiono akan menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh tindak lanjut dapat diselesaikan sesuai tenggat waktu. BPK sendiri memberikan waktu 60 hari kepada pemerintah daerah untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan.
“Kami mendorong agar dalam 60 hari itu segera ada tindak lanjut. Kalau ada kerugian negara atau hal lain yang harus diselesaikan, maka harus cepat dituntaskan. Dewan akan mengawasi karena itu memang menjadi tugas kami,” tegasnya.
Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi BPK sehingga kualitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tetap terjaga.(sep/*)
