PALANGKA RAYA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat (AS) menimbulkan kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah berpotensi mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok dan biaya produksi yang pada akhirnya membebani masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
Menurutnya pelemahan rupiah ini berdampak ganda. Satu sisi menguntungkan, tetapi ada juga yang memberatkan masyarakat, terutama warga biasa dan petani kecil. Kalteng merupakan daerah dengan basis komoditas sawit, batu bara, dan sebagian karet.
“Saat rupiah melemah, pendapatan perusahaan besar dan para pengusaha memang bisa meningkat karena nilai dolar lebih tinggi,” ujarnya, Selasa(9/6).
Keuntungan dari penguatan dolar AS, katanya tidak otomatis dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Petani sawit swadaya, petani pangan, nelayan hingga pelaku usaha kecil justru menghadapi kenaikan biaya produksi karena sejumlah kebutuhan masih bergantung pada bahan baku impor.
Harga pupuk, pakan ternak, obat-obatan pertanian, hingga kebutuhan penunjang usaha lainnya mengalami kenaikan. Kondisi tersebut membuat biaya produksi semakin tinggi, sementara harga jual hasil usaha masyarakat belum tentu naik secara seimbang.
Nafsiah menjelaskan dampak pelemahan rupiah juga merembet ke sektor transportasi dan distribusi barang. Kenaikan biaya BBM, ongkos angkut, serta suku cadang kendaraan berpotensi mendorong lonjakan harga berbagai kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat.
“BBM, ongkos angkut, suku cadang kendaraan, dan alat berat menjadi semakin mahal. Kondisi ini otomatis mendorong kenaikan harga beras, minyak goreng, tepung, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya hingga ke pelosok desa dan daerah pedalaman. Meskipun masyarakat tidak menggunakan dolar secara langsung, dampaknya tetap mereka rasakan,” katanya.
Ia mengaku khawatir apabila tren pelemahan rupiah berlangsung dalam jangka panjang. “Kekhawatiran terhadap daya beli masyarakat sangat besar dan itu nyata. Pendapatan masyarakat sebagian besar relatif tetap atau naiknya lambat, sementara harga-harga sudah meningkat tajam,” tegas Nafsiah.
Karena itu, DPRD mendorong pemerintah memperkuat operasi pasar, mengawasi distribusi kebutuhan pokok, serta memastikan pupuk bersubsidi tersedia dan tepat sasaran. Langkah tersebut dinilai penting agar tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak semakin berat dan stabilitas harga tetap terjaga di daerah.(sep)
